Aher Ngaku Dicecar Soal Fungsi BKPRD Saat Jadi Saksi Kasus Meikarta



Fungsi dari Badan Koordinasi Penata Ruang Daerah (BKPRD) menjadi topik pemeriksaan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) oleh penyidik KPK di gedung KPK, Selasa (27/8).


Dalam pemeriksaan itu, Aher dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta untuk tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Iwa Karniwa.

"Tentang BKPRD, ditanya fungsinya. Fungsinya adalah memberi rekomendasi atas izin atau non izin,” terang Aher usai diperiksa.

BKPRD, jelasnya, merupakan suatu badan yang memproses perizinan Meikarta. Sebelum izin diperoleh, kata Aher, mesti diproses lebih lanjut oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP).

"Kita jelaskan, sebelum izin-izin tersebut dikeluarkan oleh DPM PTSP, harus ada rekomendasi dari terlebih dahulu dari BKPRD. Terus semula semenjak dipegang BKPRD itu diikuti oleh pak Sekda Iwa Karniwa," jelas politisi PKS itu.

Aher juga menyebut setelah BKPRD dipegang oleh Iwa Karniwa, sempat dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Barat kala itu, Deddy Mizwar. Walaupun selanjutnya BKPRN (Badan Koordinasi Penata Ruang Nasional) dibubarkan dan diserahkan ke dinas terkait.

“Pada awal tahun 2018, BKPRN juga BKPRD ditawarkan, mau bubar atau diserahkan ke dinas terkait. Maka diserahkanlah tugas dan fungsinya ke Dinas Bina Marga dan penataan ruang. Itu ya di situ," tutur Aher.(rmol)
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit


Fungsi dari Badan Koordinasi Penata Ruang Daerah (BKPRD) menjadi topik pemeriksaan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) oleh penyidik KPK di gedung KPK, Selasa (27/8).


Dalam pemeriksaan itu, Aher dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta untuk tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Iwa Karniwa.

"Tentang BKPRD, ditanya fungsinya. Fungsinya adalah memberi rekomendasi atas izin atau non izin,” terang Aher usai diperiksa.

BKPRD, jelasnya, merupakan suatu badan yang memproses perizinan Meikarta. Sebelum izin diperoleh, kata Aher, mesti diproses lebih lanjut oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP).

"Kita jelaskan, sebelum izin-izin tersebut dikeluarkan oleh DPM PTSP, harus ada rekomendasi dari terlebih dahulu dari BKPRD. Terus semula semenjak dipegang BKPRD itu diikuti oleh pak Sekda Iwa Karniwa," jelas politisi PKS itu.

Aher juga menyebut setelah BKPRD dipegang oleh Iwa Karniwa, sempat dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Barat kala itu, Deddy Mizwar. Walaupun selanjutnya BKPRN (Badan Koordinasi Penata Ruang Nasional) dibubarkan dan diserahkan ke dinas terkait.

“Pada awal tahun 2018, BKPRN juga BKPRD ditawarkan, mau bubar atau diserahkan ke dinas terkait. Maka diserahkanlah tugas dan fungsinya ke Dinas Bina Marga dan penataan ruang. Itu ya di situ," tutur Aher.(rmol)

0 Response to "Aher Ngaku Dicecar Soal Fungsi BKPRD Saat Jadi Saksi Kasus Meikarta"

Post a comment




>