Fungsi dari Badan Koordinasi Penata Ruang Daerah (BKPRD) menjadi topik pemeriksaan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) oleh penyidik KPK di gedung KPK, Selasa (27/8).
Dalam pemeriksaan itu, Aher dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta untuk tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Iwa Karniwa.
"Tentang BKPRD, ditanya fungsinya. Fungsinya adalah memberi rekomendasi atas izin atau non izin,” terang Aher usai diperiksa.
BKPRD, jelasnya, merupakan suatu badan yang memproses perizinan Meikarta. Sebelum izin diperoleh, kata Aher, mesti diproses lebih lanjut oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP).
"Kita jelaskan, sebelum izin-izin tersebut dikeluarkan oleh DPM PTSP, harus ada rekomendasi dari terlebih dahulu dari BKPRD. Terus semula semenjak dipegang BKPRD itu diikuti oleh pak Sekda Iwa Karniwa," jelas politisi PKS itu.
Aher juga menyebut setelah BKPRD dipegang oleh Iwa Karniwa, sempat dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Barat kala itu, Deddy Mizwar. Walaupun selanjutnya BKPRN (Badan Koordinasi Penata Ruang Nasional) dibubarkan dan diserahkan ke dinas terkait.
“Pada awal tahun 2018, BKPRN juga BKPRD ditawarkan, mau bubar atau diserahkan ke dinas terkait. Maka diserahkanlah tugas dan fungsinya ke Dinas Bina Marga dan penataan ruang. Itu ya di situ," tutur Aher.(rmol)
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit
Fungsi dari Badan Koordinasi Penata Ruang Daerah (BKPRD) menjadi topik pemeriksaan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) oleh penyidik KPK di gedung KPK, Selasa (27/8).
Dalam pemeriksaan itu, Aher dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta untuk tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Iwa Karniwa.
"Tentang BKPRD, ditanya fungsinya. Fungsinya adalah memberi rekomendasi atas izin atau non izin,” terang Aher usai diperiksa.
BKPRD, jelasnya, merupakan suatu badan yang memproses perizinan Meikarta. Sebelum izin diperoleh, kata Aher, mesti diproses lebih lanjut oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP).
"Kita jelaskan, sebelum izin-izin tersebut dikeluarkan oleh DPM PTSP, harus ada rekomendasi dari terlebih dahulu dari BKPRD. Terus semula semenjak dipegang BKPRD itu diikuti oleh pak Sekda Iwa Karniwa," jelas politisi PKS itu.
Aher juga menyebut setelah BKPRD dipegang oleh Iwa Karniwa, sempat dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Barat kala itu, Deddy Mizwar. Walaupun selanjutnya BKPRN (Badan Koordinasi Penata Ruang Nasional) dibubarkan dan diserahkan ke dinas terkait.
“Pada awal tahun 2018, BKPRN juga BKPRD ditawarkan, mau bubar atau diserahkan ke dinas terkait. Maka diserahkanlah tugas dan fungsinya ke Dinas Bina Marga dan penataan ruang. Itu ya di situ," tutur Aher.(rmol)
0 Response to "Aher Ngaku Dicecar Soal Fungsi BKPRD Saat Jadi Saksi Kasus Meikarta"
Post a Comment