Soal Rektor Asing, Fahri Hamzah: Jangan-jangan Nanti Cari Presiden Asing

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, tidak setuju dengan rencana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) merekrut rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia. Dia khawatir, ke depannya presiden pun bisa direkrut dari luar.

“Kalau begitu caranya nanti naikin aja ke atas, jangan-jangan kita nggak sanggup jadi presiden juga, nyari orang asing jadi presiden. Nanti kepala desa, nyari orang asing. Nanti wali kota, nyari orang asing,” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/7).

Dia mempertanyakan apakah Menristekdikti, M Nasir, tidak memiliki konsep dalam memodernisasi dan membangun kampus kelas dunia, sehingga harus merekrut rektor asing. Menurut dia, orang yang ditunjuk sebagai menteri karena memiliki konsep yang visioner, dan dianggap mampu bekerja menyelesaikan persoalan di Indonesia.

Dia mengatakan, Indonesia mempunyai tokoh yang bisa diandalkan menjadi rektor kelas dunia. Dengan demikian, pemerintah tak perlu mengeluarkan kebijakan yang justru menyingkirkan peran anak bangsa.

Maka itu, dia meminta pemerintah tidak selalu mengandalkan orang asing untuk menangani masalah bangsa, Indonesia bisa mandiri. Dia mencontohkan kasus BUMN yang gagal naik ke kelas dunia, sehingga cari COE asing.

“Gagal membuat kampus menjadi kelas dunia, cari rektor asing. Lah sampeyan jadi menteri apa kerjaannya? Kan kita nanyanya ke dia, bukan kita, lagi-lagi nyerah, tunjuk orang asing,” katanya.

Dia mengatakan, M Nasir dibaiat menjadi menteri karena dianggap mampu menyelesaikan masalah tersebut. Dia mengusulkan, salah satunya menteri bisa mengundang para rektor di Indonesia untuk diberi pemahaman soal kampus kelas dunia, bukan malah merekrut orang asing.

“‘Bukan kemudian ‘udah ya, kalian nggak sanggup, ini kita cari orang lain aja’. Itu sama dengan bohong. Lah, terus kita bikin kabinet ini untuk apa?” imbuhnya.

Dia mengatakan, pemerintah harus punya konsep dan tidak dengan mudah berlepas tangan menyikapi persoalan tersebut. Pemerintah memiliki tanggung jawab regulatif sebagai pembuat UU dan pengelola sektoral.

“Menteri Ristekdikti mengelola sektoral. Kenapa dia nggak pakai kekuatan politiknya untuk mengelola sektor itu sehingga sektor itu menjadi maju? Bukan dia mau lepas tangan kepada orang lain,” ucap Fahri. [ns]

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, tidak setuju dengan rencana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) merekrut rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia. Dia khawatir, ke depannya presiden pun bisa direkrut dari luar.

“Kalau begitu caranya nanti naikin aja ke atas, jangan-jangan kita nggak sanggup jadi presiden juga, nyari orang asing jadi presiden. Nanti kepala desa, nyari orang asing. Nanti wali kota, nyari orang asing,” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/7).

Dia mempertanyakan apakah Menristekdikti, M Nasir, tidak memiliki konsep dalam memodernisasi dan membangun kampus kelas dunia, sehingga harus merekrut rektor asing. Menurut dia, orang yang ditunjuk sebagai menteri karena memiliki konsep yang visioner, dan dianggap mampu bekerja menyelesaikan persoalan di Indonesia.

Dia mengatakan, Indonesia mempunyai tokoh yang bisa diandalkan menjadi rektor kelas dunia. Dengan demikian, pemerintah tak perlu mengeluarkan kebijakan yang justru menyingkirkan peran anak bangsa.

Maka itu, dia meminta pemerintah tidak selalu mengandalkan orang asing untuk menangani masalah bangsa, Indonesia bisa mandiri. Dia mencontohkan kasus BUMN yang gagal naik ke kelas dunia, sehingga cari COE asing.

“Gagal membuat kampus menjadi kelas dunia, cari rektor asing. Lah sampeyan jadi menteri apa kerjaannya? Kan kita nanyanya ke dia, bukan kita, lagi-lagi nyerah, tunjuk orang asing,” katanya.

Dia mengatakan, M Nasir dibaiat menjadi menteri karena dianggap mampu menyelesaikan masalah tersebut. Dia mengusulkan, salah satunya menteri bisa mengundang para rektor di Indonesia untuk diberi pemahaman soal kampus kelas dunia, bukan malah merekrut orang asing.

“‘Bukan kemudian ‘udah ya, kalian nggak sanggup, ini kita cari orang lain aja’. Itu sama dengan bohong. Lah, terus kita bikin kabinet ini untuk apa?” imbuhnya.

Dia mengatakan, pemerintah harus punya konsep dan tidak dengan mudah berlepas tangan menyikapi persoalan tersebut. Pemerintah memiliki tanggung jawab regulatif sebagai pembuat UU dan pengelola sektoral.

“Menteri Ristekdikti mengelola sektoral. Kenapa dia nggak pakai kekuatan politiknya untuk mengelola sektor itu sehingga sektor itu menjadi maju? Bukan dia mau lepas tangan kepada orang lain,” ucap Fahri. [ns]

Tweet