Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi skandal suap Meikarta milik Grup Lippo dilakukan untuk keuntungan korporasi. Dugaan ini pun akan terus didalami dan dikembangkan.
“Kami sudah mengidentifikasi dugaan suap ini dilakukan untuk keuntungan korporasi yang mendapat keuntungan izin di sana,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada awak media, Rabu (31/7).
Sejauh ini tim KPK telah berhasil memenjarakan sejumlah pihak atas perkara itu. Dari pihak Pemkab Bekasi maupun pihak Lippo Group. Teranyar, KPK menjerat Sekda Jabar, Iwa Karniwa dan bekas Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto
“KPK memastikan pengembangan perkara akan terus dilakukan. Kami sudah melihat bagaimana posisi orang-orang itu, apakah dia sebagai personifikasi dari korporasi atau dia menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas resmi dari korporasi atau jalan sendiri sebagai personel saja,” kata Febri.
Sebelumnya Iwa ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap senilai Rp 900 juta.
Suap disebut dari pihak PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi saat itu, Neneng Rahmi Nurlaili, terkait pembahasan substansi Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017.
Sementara Bartholomeus diduga menyetujui setidaknya lima kali pemberian ke Bupati Bekasi Neneng Hasanah baik dalam bentuk US$ maupun Rupiah dengan total Rp10,5 miliar.
Terkait pihak terkait ini, KPK sebelumnya menyatakan belum menerima pengembalian uang suap dari Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa, tersangka dugaan suap Meikarta senilai Rp900 juta dari pihak PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili, terkait pembahasan substansi Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017.
“Saya belum mendapat informasi kalau Sekda Jawa Barat, kembalikan uang. Tapi kalau tersangka ingin kembalikan uang yang diterima, maka itu tentu akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa kemarin.
Namun, kata Febri, meski nantinya tersangka sudah mengembalikan uang korupsinya, belum tentu secara otomatis menghapus pidana. Sebab, semuanya perlu masuk proses pengadilan. [vv]
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi skandal suap Meikarta milik Grup Lippo dilakukan untuk keuntungan korporasi. Dugaan ini pun akan terus didalami dan dikembangkan.
“Kami sudah mengidentifikasi dugaan suap ini dilakukan untuk keuntungan korporasi yang mendapat keuntungan izin di sana,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada awak media, Rabu (31/7).
Sejauh ini tim KPK telah berhasil memenjarakan sejumlah pihak atas perkara itu. Dari pihak Pemkab Bekasi maupun pihak Lippo Group. Teranyar, KPK menjerat Sekda Jabar, Iwa Karniwa dan bekas Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto
“KPK memastikan pengembangan perkara akan terus dilakukan. Kami sudah melihat bagaimana posisi orang-orang itu, apakah dia sebagai personifikasi dari korporasi atau dia menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas resmi dari korporasi atau jalan sendiri sebagai personel saja,” kata Febri.
Sebelumnya Iwa ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap senilai Rp 900 juta.
Suap disebut dari pihak PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi saat itu, Neneng Rahmi Nurlaili, terkait pembahasan substansi Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017.
Sementara Bartholomeus diduga menyetujui setidaknya lima kali pemberian ke Bupati Bekasi Neneng Hasanah baik dalam bentuk US$ maupun Rupiah dengan total Rp10,5 miliar.
Terkait pihak terkait ini, KPK sebelumnya menyatakan belum menerima pengembalian uang suap dari Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa, tersangka dugaan suap Meikarta senilai Rp900 juta dari pihak PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili, terkait pembahasan substansi Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017.
“Saya belum mendapat informasi kalau Sekda Jawa Barat, kembalikan uang. Tapi kalau tersangka ingin kembalikan uang yang diterima, maka itu tentu akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa kemarin.
Namun, kata Febri, meski nantinya tersangka sudah mengembalikan uang korupsinya, belum tentu secara otomatis menghapus pidana. Sebab, semuanya perlu masuk proses pengadilan. [vv]
0 Response to "KPK: Suap Meikarta untuk Kepentingan Bisnis Grup Lippo"
Posting Komentar