KPK: Suap Meikarta untuk Kepentingan Bisnis Grup Lippo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi skandal suap Meikarta milik Grup Lippo dilakukan untuk keuntungan korporasi. Dugaan ini pun akan terus didalami dan dikembangkan.

“Kami sudah mengidentifikasi dugaan suap ini dilakukan untuk keuntungan korporasi yang mendapat keuntungan izin di sana,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada awak media, Rabu (31/7).

Sejauh ini tim KPK telah berhasil memenjarakan sejumlah pihak atas perkara itu. Dari pihak Pemkab Bekasi maupun pihak Lippo Group. Teranyar, KPK menjerat Sekda Jabar, Iwa Karniwa dan bekas Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto

“KPK memastikan pengembangan perkara akan terus dilakukan. Kami sudah melihat bagaimana posisi orang-orang itu, apakah dia sebagai personifikasi dari korporasi atau dia menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas resmi dari korporasi atau jalan sendiri sebagai personel saja,” kata Febri.

Sebelumnya Iwa ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap senilai Rp 900 juta.

Suap disebut dari pihak PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi saat itu, Neneng Rahmi Nurlaili, terkait pembahasan substansi Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017.

Sementara Bartholomeus diduga menyetujui setidaknya lima kali pemberian ke Bupati Bekasi Neneng Hasanah baik dalam bentuk US$ maupun Rupiah dengan total Rp10,5 miliar.

Terkait pihak terkait ini, KPK sebelumnya menyatakan belum menerima pengembalian uang suap dari Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa, tersangka dugaan suap Meikarta senilai Rp900 juta dari pihak PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili, terkait pembahasan substansi Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017.

“Saya belum mendapat informasi kalau Sekda Jawa Barat, kembalikan uang. Tapi kalau tersangka ingin kembalikan uang yang diterima, maka itu tentu akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa kemarin.

Namun, kata Febri, meski nantinya tersangka sudah mengembalikan uang korupsinya, belum tentu secara otomatis menghapus pidana. Sebab, semuanya perlu masuk proses pengadilan. [vv]

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi skandal suap Meikarta milik Grup Lippo dilakukan untuk keuntungan korporasi. Dugaan ini pun akan terus didalami dan dikembangkan.

“Kami sudah mengidentifikasi dugaan suap ini dilakukan untuk keuntungan korporasi yang mendapat keuntungan izin di sana,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada awak media, Rabu (31/7).

Sejauh ini tim KPK telah berhasil memenjarakan sejumlah pihak atas perkara itu. Dari pihak Pemkab Bekasi maupun pihak Lippo Group. Teranyar, KPK menjerat Sekda Jabar, Iwa Karniwa dan bekas Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto

“KPK memastikan pengembangan perkara akan terus dilakukan. Kami sudah melihat bagaimana posisi orang-orang itu, apakah dia sebagai personifikasi dari korporasi atau dia menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas resmi dari korporasi atau jalan sendiri sebagai personel saja,” kata Febri.

Sebelumnya Iwa ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap senilai Rp 900 juta.

Suap disebut dari pihak PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi saat itu, Neneng Rahmi Nurlaili, terkait pembahasan substansi Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017.

Sementara Bartholomeus diduga menyetujui setidaknya lima kali pemberian ke Bupati Bekasi Neneng Hasanah baik dalam bentuk US$ maupun Rupiah dengan total Rp10,5 miliar.

Terkait pihak terkait ini, KPK sebelumnya menyatakan belum menerima pengembalian uang suap dari Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa, tersangka dugaan suap Meikarta senilai Rp900 juta dari pihak PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili, terkait pembahasan substansi Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017.

“Saya belum mendapat informasi kalau Sekda Jawa Barat, kembalikan uang. Tapi kalau tersangka ingin kembalikan uang yang diterima, maka itu tentu akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa kemarin.

Namun, kata Febri, meski nantinya tersangka sudah mengembalikan uang korupsinya, belum tentu secara otomatis menghapus pidana. Sebab, semuanya perlu masuk proses pengadilan. [vv]

Tweet