Keinginan Nasdem Duduki Jaksa Agung Indikasi Kentalnya Politik Balas Budi

Sikap Partai Nasdem yang kembali mengincar posisi Jaksa Agung dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo 2019-2024 dinilai mengkhawatirkan. Jika posisi tersebut diisi dari kalangan partai politik, maka Kejaksaaan Agung sebagai lembaga penegakan hukum bisa beralihfungsi sebagai alat politik. 

“Jabatan Jaksa Agung itu sangat strategis. Kenapa? Karena Kejaksaan bukan hanya sebagai lembaga untuk pemberantasan korupsi, tapi juga dalam sudut yang lain juga bisa digunakan sebagai alat politik,” kata pengamat politik Ujang Komarudin saat dihubungi Kantor Berita RMOL, Rabu (31/7).

Nantinya, publik akan melihat Jaksa yang diduduki kalangan parpol menjadi bias. Jabatan tersebut, kata dia, seolah-olah ada untuk memfasilitasi kepentingan politik, sepertihalnya melindungi seseorang dari jeratan hukum.

“Ini yang kita khawatirkan. Jadi nanti bisa menjadi bias, satu sisi ingin memberantas korupsi, satu sisi juga melindungi korupsi," lanjutnya.

"Misalkan jika ada kepala daerah terkena kasus, lalu kejaksaannya dari partai, bisa saja mereka meminta perlindungan ke partai itu. Nah ini yang sebenarnya tidak kami inginkan,” tegas Ujang.

Ia menyadari bahwa kepentingan politik balas budi bukan menjadi rahasia lagi. Hal serupa juga bisa terjadi di lingkungan kejaksaan yang notabenennya sebagai lembaga hukum.

Padahal, posisi lenmbaga hukum harusnya netral dan tak terafiliasi dengan kepentingan politik manapun.

“Ketika Jaksa Agung dipegang kader parpol, maka konflik kepentingannya sangat jelas dan kadang juga ketika dipegang oleh kader bisa digunakan kepentingan politik. Bisa untuk Pilkada, Pemilu, Pilres. Itu bukan sebuah rahasia umum lagi,” paparnya.

Oleh karenanya, ia mengimbau kepada semua pihak untuk turut mengawasi pemilihan pejabat dalam kabinet Jokowi yang saat ini akan berdampingan dengan Wapres terpilih, KH Maruf Amin.

"Jangan sampai institusi penegak hukum digunakan sebagai alat politik untuk menggebuk kebutuhan politik, mengkriminalkan lawan politik, mengancam lawan politik untuk kepentingan Pemilu,” sambungnya. 

Atas kekhawatiran tersebut, ia berpandangan bahwa posisi Jaksa Agung sejatinya harus berasal dari kalangan profesional. Jika tetap harus dari kalangan parpol, sebaiknya dengan niatan tidak ada kepentingan khusus.

“Maka sejatinya cari yang proofesional. Tapi persoalannya kan ini soal jasa dan balas budi. Menurut saya, jangan sampai ada konflik interest di dalamnya karena kita tidak mau ranah hukum dijadikan kemenangan politik atau kelompok, tidak boleh begitu,” tandasnya. [rmol]

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Sikap Partai Nasdem yang kembali mengincar posisi Jaksa Agung dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo 2019-2024 dinilai mengkhawatirkan. Jika posisi tersebut diisi dari kalangan partai politik, maka Kejaksaaan Agung sebagai lembaga penegakan hukum bisa beralihfungsi sebagai alat politik. 

“Jabatan Jaksa Agung itu sangat strategis. Kenapa? Karena Kejaksaan bukan hanya sebagai lembaga untuk pemberantasan korupsi, tapi juga dalam sudut yang lain juga bisa digunakan sebagai alat politik,” kata pengamat politik Ujang Komarudin saat dihubungi Kantor Berita RMOL, Rabu (31/7).

Nantinya, publik akan melihat Jaksa yang diduduki kalangan parpol menjadi bias. Jabatan tersebut, kata dia, seolah-olah ada untuk memfasilitasi kepentingan politik, sepertihalnya melindungi seseorang dari jeratan hukum.

“Ini yang kita khawatirkan. Jadi nanti bisa menjadi bias, satu sisi ingin memberantas korupsi, satu sisi juga melindungi korupsi," lanjutnya.

"Misalkan jika ada kepala daerah terkena kasus, lalu kejaksaannya dari partai, bisa saja mereka meminta perlindungan ke partai itu. Nah ini yang sebenarnya tidak kami inginkan,” tegas Ujang.

Ia menyadari bahwa kepentingan politik balas budi bukan menjadi rahasia lagi. Hal serupa juga bisa terjadi di lingkungan kejaksaan yang notabenennya sebagai lembaga hukum.

Padahal, posisi lenmbaga hukum harusnya netral dan tak terafiliasi dengan kepentingan politik manapun.

“Ketika Jaksa Agung dipegang kader parpol, maka konflik kepentingannya sangat jelas dan kadang juga ketika dipegang oleh kader bisa digunakan kepentingan politik. Bisa untuk Pilkada, Pemilu, Pilres. Itu bukan sebuah rahasia umum lagi,” paparnya.

Oleh karenanya, ia mengimbau kepada semua pihak untuk turut mengawasi pemilihan pejabat dalam kabinet Jokowi yang saat ini akan berdampingan dengan Wapres terpilih, KH Maruf Amin.

"Jangan sampai institusi penegak hukum digunakan sebagai alat politik untuk menggebuk kebutuhan politik, mengkriminalkan lawan politik, mengancam lawan politik untuk kepentingan Pemilu,” sambungnya. 

Atas kekhawatiran tersebut, ia berpandangan bahwa posisi Jaksa Agung sejatinya harus berasal dari kalangan profesional. Jika tetap harus dari kalangan parpol, sebaiknya dengan niatan tidak ada kepentingan khusus.

“Maka sejatinya cari yang proofesional. Tapi persoalannya kan ini soal jasa dan balas budi. Menurut saya, jangan sampai ada konflik interest di dalamnya karena kita tidak mau ranah hukum dijadikan kemenangan politik atau kelompok, tidak boleh begitu,” tandasnya. [rmol]

Tweet