Presiden Joko Widodo turut bicara soal eksistensi Front Pembela Islam (FPI) yang saat ini masih memproses perpanjangan izin di Kemendagri. Dalam wawancara dengan Associated Press (AP), Jokowi menyebut pemerintah bisa saja melarang FPI.
"Tentu saja, itu sangat mungkin (melarang) jika pemerintah mengkaji dari sudut pandang keamanan keamanan dan ideologi mereka tidak sejalan dengan arah bangsa," kata Jokowi saat ditanya kemungkinan melarang FPI dalam wawancara khusus dengan AP, Sabtu (27/7).
Meski demikian, Jokowi juga menyatakan siap untuk bekerja sama dengan ormas Islam itu. Hanya saja, dia menekankan kerja sama bakal terjalin jika FPI tidak melanggar prinsip yang dibentuk para founding father Indonesia, termasuk soal toleransi antar umat beragama.
"Kalau ada organisasi yang mengancam ideologi bangsa, saya tidak akan kompromi," sebutnya.
Status hukum FPI saat ini berada di tangan pemerintah. Organisasi yang menjadikan Rizieq Syihab sebagai imam besarnya, sedang mengajukan perpanjangan status hukumnya di Kementerian Dalam Negeri.
Selama Pemerintahan Jokowi, telah berlangsung pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia. Ormas Islam itu dicabut status hukumnya karena dianggap menyebarkan paham khilafah. Ajaran HTI dianggap pemerintah bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keberadaan Indonesia. [km]
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit
Presiden Joko Widodo turut bicara soal eksistensi Front Pembela Islam (FPI) yang saat ini masih memproses perpanjangan izin di Kemendagri. Dalam wawancara dengan Associated Press (AP), Jokowi menyebut pemerintah bisa saja melarang FPI.
"Tentu saja, itu sangat mungkin (melarang) jika pemerintah mengkaji dari sudut pandang keamanan keamanan dan ideologi mereka tidak sejalan dengan arah bangsa," kata Jokowi saat ditanya kemungkinan melarang FPI dalam wawancara khusus dengan AP, Sabtu (27/7).
Meski demikian, Jokowi juga menyatakan siap untuk bekerja sama dengan ormas Islam itu. Hanya saja, dia menekankan kerja sama bakal terjalin jika FPI tidak melanggar prinsip yang dibentuk para founding father Indonesia, termasuk soal toleransi antar umat beragama.
"Kalau ada organisasi yang mengancam ideologi bangsa, saya tidak akan kompromi," sebutnya.
Status hukum FPI saat ini berada di tangan pemerintah. Organisasi yang menjadikan Rizieq Syihab sebagai imam besarnya, sedang mengajukan perpanjangan status hukumnya di Kementerian Dalam Negeri.
Selama Pemerintahan Jokowi, telah berlangsung pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia. Ormas Islam itu dicabut status hukumnya karena dianggap menyebarkan paham khilafah. Ajaran HTI dianggap pemerintah bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keberadaan Indonesia. [km]
0 Response to "Jokowi: FPI Sangat Mungkin Dilarang Jika Tak Sejalan Ideologi Bangsa"
Post a Comment