Izin untuk FPI Terhambat Masalah Tanda Tangan Habib Rizieq?


Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo mengungkapkan, hingga saat ini Front Pembela Islam (FPI) belum melengkapi persyaratan sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengantongi surat keterangan terdaftar (SKT). Jika FPI sudah melengkapi syarat, Kemendagri akan melakukan verifikasi faktual di lapangan.

"Kan persyaratan dia (FPI) masih belum lengkap. Ditunggu saja nanti, kalau sudah masuk kan ada verifikasi faktual, pengecekan lapangan berkaitan dengan masalah kantor sekretariat apakah ada," ujar Soedarmo di Jakarta, Selasa (30/7).

Apakah syarat yang belum lengkap itu terkait tanda tangan Habib Rizieq Shihab selaku imam besar FPI? Soedarmo mengaku tidak mengetahui secara persis.

Mantan tentara yang punya pengalaman panjang di intelijen itu menegaskan, pemerintah hanya menunggu FPI mengurus perpanjangan izin. Jika FPI mau memperpanjang izin sebagai ormas, kata Soedarmo, harus memenuhi persyaratan.

“Yang penting kan bagi pemerintah menunggu saja. Kalau mereka mau mengajukan, ya sudah. Kalau enggak mau mengajukan, ya sudah enggak ada masalah, yang jelas kami sudah memberitahu ke ormas yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan yang masih kurang," ucapnya.

Soedarmo menambahkan, saat ini ada banyak izin ormas yang berakhir. Selain itu, ada pula ormas yang baru mengajukan permohonan  penerbitan SKT. 

"Itu (pengajuan) bukan perpanjangan saja. Ada yang pengajuan baru. Totalnya ada sekitar 33 ormaslah sama FPI," pungkas Soedarmo. [jn]
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo mengungkapkan, hingga saat ini Front Pembela Islam (FPI) belum melengkapi persyaratan sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengantongi surat keterangan terdaftar (SKT). Jika FPI sudah melengkapi syarat, Kemendagri akan melakukan verifikasi faktual di lapangan.

"Kan persyaratan dia (FPI) masih belum lengkap. Ditunggu saja nanti, kalau sudah masuk kan ada verifikasi faktual, pengecekan lapangan berkaitan dengan masalah kantor sekretariat apakah ada," ujar Soedarmo di Jakarta, Selasa (30/7).

Apakah syarat yang belum lengkap itu terkait tanda tangan Habib Rizieq Shihab selaku imam besar FPI? Soedarmo mengaku tidak mengetahui secara persis.

Mantan tentara yang punya pengalaman panjang di intelijen itu menegaskan, pemerintah hanya menunggu FPI mengurus perpanjangan izin. Jika FPI mau memperpanjang izin sebagai ormas, kata Soedarmo, harus memenuhi persyaratan.

“Yang penting kan bagi pemerintah menunggu saja. Kalau mereka mau mengajukan, ya sudah. Kalau enggak mau mengajukan, ya sudah enggak ada masalah, yang jelas kami sudah memberitahu ke ormas yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan yang masih kurang," ucapnya.

Soedarmo menambahkan, saat ini ada banyak izin ormas yang berakhir. Selain itu, ada pula ormas yang baru mengajukan permohonan  penerbitan SKT. 

"Itu (pengajuan) bukan perpanjangan saja. Ada yang pengajuan baru. Totalnya ada sekitar 33 ormaslah sama FPI," pungkas Soedarmo. [jn]

0 Response to "Izin untuk FPI Terhambat Masalah Tanda Tangan Habib Rizieq?"

Post a comment




>