Gerindra Gabung Pemerintah, PKS: Harusnya Yang Kalah Jadi Oposisi


 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi salah satu parpol pendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak mau banyak berkomentar soal kabar Partai Gerindra gabung dengan pemerintahan baru Joko Widodo.


Koalisi petahana kembali menyita perhatian setelah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin dibubarkan.

Terlebih, ada pernyataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyebut usai bubar, maka koalisi Jokowi-Maruf akan menjadi koalisi plus-plus.



Ketua DPP PKS Andi Akmal Pasluddin mengatakan, soal koalisi plus-plus itu adalah hak Presiden Jokowi bersama koalisinya sebagai pemenang Pilpres 2019.

"Saya kira itu haknya presiden ya, dan koalisi yang menang untuk menambah atau tidak menambah," ujar Akmal di Media Center DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/7).

Akmal hanya menyayangkan jika koalisi plus-plus itu benar terealisasi kemudian menarik semua partai politik menjadi bagian dari pemerintah.



Menurut anggota Komisi IV DPR ini, dalam sistem demokrasi yang sehat tetap harus ada pihak di luar pemerintahan sebagai pengawas.

"Harusnya di negara demokrasi itu yang menang memerintah dan yang kalah jadi oposisi, jadi ada keseimbangan," demikian Akmal. [rmol]
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi salah satu parpol pendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak mau banyak berkomentar soal kabar Partai Gerindra gabung dengan pemerintahan baru Joko Widodo.


Koalisi petahana kembali menyita perhatian setelah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin dibubarkan.

Terlebih, ada pernyataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyebut usai bubar, maka koalisi Jokowi-Maruf akan menjadi koalisi plus-plus.



Ketua DPP PKS Andi Akmal Pasluddin mengatakan, soal koalisi plus-plus itu adalah hak Presiden Jokowi bersama koalisinya sebagai pemenang Pilpres 2019.

"Saya kira itu haknya presiden ya, dan koalisi yang menang untuk menambah atau tidak menambah," ujar Akmal di Media Center DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/7).

Akmal hanya menyayangkan jika koalisi plus-plus itu benar terealisasi kemudian menarik semua partai politik menjadi bagian dari pemerintah.



Menurut anggota Komisi IV DPR ini, dalam sistem demokrasi yang sehat tetap harus ada pihak di luar pemerintahan sebagai pengawas.

"Harusnya di negara demokrasi itu yang menang memerintah dan yang kalah jadi oposisi, jadi ada keseimbangan," demikian Akmal. [rmol]

0 Response to "Gerindra Gabung Pemerintah, PKS: Harusnya Yang Kalah Jadi Oposisi"

Post a comment




>