
Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengklaim partainya tidak pernah mengambil sikap terhadap isu bergabungnya Partai Gerindra dengan Koalisi Indonesia Kerja Joko Widodo - Maruf Amin.
Pernyataan itu disampaikan Ferdinand untuk mengklarifikasi berita yang beredar di media sosial yang menyebut Demokrat akan menjadi pemimpin kelompok oposisi jika Gerindra gabung ke Koalisi Indonesia Kerja.
"Saya harus menyatakan bahwa itu bukan sikap resmi partai Demokrat. Pernyataan tersebut hanya pendapat pribadi Max, sekali lagi kami tegaskan, itu bukan sikap resmi partai demokrat," kata Ferdinand saat dihubungi Suara.com, Minggu (28/7/2019).
Menurut Ferdinand, Demokrat yang dipimpin langsung oleh Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat ini masih menjalin komunikasi politik dengan presiden terpilih Joko Widodo.
"Sikap resmi partai Demokrat hingga kini masih dalam tahap komunikasi politik, terutama dengan pihak pak Jokowi sebagai presiden terpilih," ucapnya.
"Komunikasi politik ini akan langsung dipimpin oleh Ketua Umum Partai Demokrat Bapak SBY," kata Ferdinand menambahkan.
Dia juga menegaskan, sikap Partai Demokrat tidak akan dipengaruhi oleh sikap Partai Gerindra meski keduanya pernah satu suara di Pilpres 2019 mendukung paslon Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
"Sikap politik partai Demokrat juga tidak ditentukan dan tidak dipengaruhi oleh keberadaan partai Gerindra. Apabila kelak Gerindra bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi, maka hal itu tidak mempengaruhi keputusan akhir politik partai demokrat," tutup Ferdinand.
Sebelumnya, dalam sebuah pemberitaan Anggota Majelis Tinggi Demokrat Max Sopacua menyebut partainya harus merangkul PAN dan PKS untuk menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi lima tahun mendatang. Demokrat harus tampil memimpin barisan oposisi bagi pemerintahan Jokowi. [suara]
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengklaim partainya tidak pernah mengambil sikap terhadap isu bergabungnya Partai Gerindra dengan Koalisi Indonesia Kerja Joko Widodo - Maruf Amin.
Pernyataan itu disampaikan Ferdinand untuk mengklarifikasi berita yang beredar di media sosial yang menyebut Demokrat akan menjadi pemimpin kelompok oposisi jika Gerindra gabung ke Koalisi Indonesia Kerja.
"Saya harus menyatakan bahwa itu bukan sikap resmi partai Demokrat. Pernyataan tersebut hanya pendapat pribadi Max, sekali lagi kami tegaskan, itu bukan sikap resmi partai demokrat," kata Ferdinand saat dihubungi Suara.com, Minggu (28/7/2019).
Menurut Ferdinand, Demokrat yang dipimpin langsung oleh Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat ini masih menjalin komunikasi politik dengan presiden terpilih Joko Widodo.
"Sikap resmi partai Demokrat hingga kini masih dalam tahap komunikasi politik, terutama dengan pihak pak Jokowi sebagai presiden terpilih," ucapnya.
"Komunikasi politik ini akan langsung dipimpin oleh Ketua Umum Partai Demokrat Bapak SBY," kata Ferdinand menambahkan.
Dia juga menegaskan, sikap Partai Demokrat tidak akan dipengaruhi oleh sikap Partai Gerindra meski keduanya pernah satu suara di Pilpres 2019 mendukung paslon Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
"Sikap politik partai Demokrat juga tidak ditentukan dan tidak dipengaruhi oleh keberadaan partai Gerindra. Apabila kelak Gerindra bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi, maka hal itu tidak mempengaruhi keputusan akhir politik partai demokrat," tutup Ferdinand.
Sebelumnya, dalam sebuah pemberitaan Anggota Majelis Tinggi Demokrat Max Sopacua menyebut partainya harus merangkul PAN dan PKS untuk menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi lima tahun mendatang. Demokrat harus tampil memimpin barisan oposisi bagi pemerintahan Jokowi. [suara]
0 Response to "Demokrat Diisukan Jadi Pimpinan Oposisi, Ferdinand Meradang"
Post a comment