GELORA.CO - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, satu partai pun boleh menjadi oposisi, terlebih lagi di era media social sekarang ini. Menurut dia, di era sosmed ini, tidak perlu lagi oposisi itu dilihat dari jumlah kursi di DPR. Sebab, sekarang ini jumlah kursi di DPR mendekati seimbang antara pihak yang berada di dalam maupun luar pemerintah.
Karena itu, Emrus berpandangan, tidak masalah andai ke depan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat (PD) menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjalan sendiri.
“Satu partai boleh menjadi oposisi. Jangan dihitung (berapa jumlah partai oposisi), karena demokrasi it’s not only number,” kata Emrus di gedung DPR, Jakarta, Senin (29/7).
Direktur EmrusCorner itu mengatakan justru yang penting sekarang ini bukan persoalan jumlah, melainkan kualitas dari oposisi untuk menuju demokrasi yang lebih baik. Menurut Emrus, bisa juga kebenaran dan kebaikan itu datang dari suara minoritas di parlemen. “Mayoritas belum tentu kebaikan bisa datang karena di sana ada persaingan kepentingan,” ungkap Emrus.
Karena itu, Emrus berpendapat justru bagus kalau oposisi hanya diperankan oleh PKS. Mereka bisa melakukan manajemen dengan baik sehingga mampu memberikan antitesis pembangunan yang dilakukan pemerintah.
“Oleh karena itu bahwa andaikan PKS memerankan oposisi dengan era sosial media sekarang, bahkan bisa memerankan oposisi daripada DPR,” katanya.
Menurut Emrus, the power of social media begitu kuat pengaruhnya. Menurut dia, kalau zaman sebelum adanya media sosial, pandangan bahwa jumlah oposisi harus seimbang dengan partai pendukung pemerintah masih bisa diterima. Hanya saja, ujar Emrus, di era media sosial sekarang ini pandangan itu mungkin sudah sulit diterima.
“Jadi, perubahan teknologi komunikasi sekarang seluruh rakyat Indonesia bisa berperan sebagai pendukung pemerintah, bisa juga menjadi oposisi pemerintah. Jadi peran oposisi di legislatif itu tidak seperti yang dulu lagi, sekarang rakyat sudah bisa melakukan fungsi (pengawasan),” ujarnya.
Dia menegaskan, dulu dikenal empat pilar demokrasi yakni legislatif, eksekutif, yudikatif dan media massa. Kalau sekarang, kata Emrus, jumlah itu bertambah menjadi lima.
“Kalau saya mengatakan ada lima sekarang, the power of social media menjadi kekuatan tersendiri, tetapi dengan catatan sosial harus juga baik,” katanya.
Karena itu, Emrus menyarankan, setiap akun media sosial mencantumkan nama dan nomor KTP di belakangnya. Kalau masih di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP, maka bisa dicantumkan nomor kartu identitasnya orang tuanya supaya bisa teridentifikasi. [jn]
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit
GELORA.CO - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, satu partai pun boleh menjadi oposisi, terlebih lagi di era media social sekarang ini. Menurut dia, di era sosmed ini, tidak perlu lagi oposisi itu dilihat dari jumlah kursi di DPR. Sebab, sekarang ini jumlah kursi di DPR mendekati seimbang antara pihak yang berada di dalam maupun luar pemerintah.
Karena itu, Emrus berpandangan, tidak masalah andai ke depan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat (PD) menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjalan sendiri.
“Satu partai boleh menjadi oposisi. Jangan dihitung (berapa jumlah partai oposisi), karena demokrasi it’s not only number,” kata Emrus di gedung DPR, Jakarta, Senin (29/7).
Direktur EmrusCorner itu mengatakan justru yang penting sekarang ini bukan persoalan jumlah, melainkan kualitas dari oposisi untuk menuju demokrasi yang lebih baik. Menurut Emrus, bisa juga kebenaran dan kebaikan itu datang dari suara minoritas di parlemen. “Mayoritas belum tentu kebaikan bisa datang karena di sana ada persaingan kepentingan,” ungkap Emrus.
Karena itu, Emrus berpendapat justru bagus kalau oposisi hanya diperankan oleh PKS. Mereka bisa melakukan manajemen dengan baik sehingga mampu memberikan antitesis pembangunan yang dilakukan pemerintah.
“Oleh karena itu bahwa andaikan PKS memerankan oposisi dengan era sosial media sekarang, bahkan bisa memerankan oposisi daripada DPR,” katanya.
Menurut Emrus, the power of social media begitu kuat pengaruhnya. Menurut dia, kalau zaman sebelum adanya media sosial, pandangan bahwa jumlah oposisi harus seimbang dengan partai pendukung pemerintah masih bisa diterima. Hanya saja, ujar Emrus, di era media sosial sekarang ini pandangan itu mungkin sudah sulit diterima.
“Jadi, perubahan teknologi komunikasi sekarang seluruh rakyat Indonesia bisa berperan sebagai pendukung pemerintah, bisa juga menjadi oposisi pemerintah. Jadi peran oposisi di legislatif itu tidak seperti yang dulu lagi, sekarang rakyat sudah bisa melakukan fungsi (pengawasan),” ujarnya.
Dia menegaskan, dulu dikenal empat pilar demokrasi yakni legislatif, eksekutif, yudikatif dan media massa. Kalau sekarang, kata Emrus, jumlah itu bertambah menjadi lima.
“Kalau saya mengatakan ada lima sekarang, the power of social media menjadi kekuatan tersendiri, tetapi dengan catatan sosial harus juga baik,” katanya.
Karena itu, Emrus menyarankan, setiap akun media sosial mencantumkan nama dan nomor KTP di belakangnya. Kalau masih di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP, maka bisa dicantumkan nomor kartu identitasnya orang tuanya supaya bisa teridentifikasi. [jn]
0 Response to "Berani Tidak PKS Jadi Oposisi Sendirian?"
Post a Comment