Aswar KPI Dituding Radikal, Wapres JK: Jangan Alergi Syariat Islam


Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aswar Hasan seorang radikal. JK menilai Aswar adalah sosok orang yang moderat dan tidak radikal.

"Sebenarnya Aswar itu orang baek dan moderat, tidak radikal," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (30/7).

JK menduga tudingan itu muncul lantaran Aswar pernah menjabat sebagai Sekretaris Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) yang berbasis di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun menurutnya, KPPSI adalah organisasi dakwah yang hanya ingin agar syariat Islam ditegakkan.

Syariat yang dimaksud, kata JK, adalah pelaksanaan ibadah yang dilakukan sewajarnya oleh umat Islam di antaranya salat dan puasa.

"Komite ini mencakup seluruh organisasi di Makassar, baik itu ormas, NU, atau Muhammadiyah. Syariat Islam kan sederhana, tiap hari kita juga melaksanakan syariat Islam, ya salat, puasa. Jadi tidak ada unsur radikalisme dalam syariat itu," kata JK, yang juga merupakan tokoh Makassar itu.

JK menegaskan bahwa Aswar maupun KPPSI sama sekali tak radikal. Menurutnya, Aswar justru menjadi pihak yang meredam keinginan orang-orang yang ingin menyalahgunakan komite tersebut.

"Lembaga itu bukan radikal dan Aswar juga bukan orang radikal. Jadi jangan alergi ke pelaksanaan syariat Islam, orang yang melaksanakan itu biasa saja. Dan dia itu orang halus saja, moderat saja, buktinya lembaga itu biasa saja, tidak berbuat apa-apa," ucap JK.

Sebelumnya viral di media sosial yang menyebut Aswar seorang yang radikal. Ia disebut berafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan pernah bergabung dalam KPPSI yang dituding mendukung radikalisme. Namun Aswar menegaskan bahwa dirinya adalah seorang yang moderat.
 Eks Wakil Ketua KPI Ezki Suyanto berkicau dalam akun Twitter-nya, "Salah satu yang terpilih menjadi komisioner KPI hasil jejak digital ternyata pendukung bahkan mantan sekjen syariat Islam. Apakah masih bisa dipertimbangkan kasihan tv2 kita nanti."

Aswar sendiri termasuk salah satu dari sembilan komisioner KPI yang telah disahkan oleh DPR pada 16 Juli lalu. Kesembilan anggota itu ditetapkan dalam rapat paripurna DPR ke-22 masa persidangan V tahun sidang 2018-2019. [cnn]
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aswar Hasan seorang radikal. JK menilai Aswar adalah sosok orang yang moderat dan tidak radikal.

"Sebenarnya Aswar itu orang baek dan moderat, tidak radikal," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (30/7).

JK menduga tudingan itu muncul lantaran Aswar pernah menjabat sebagai Sekretaris Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) yang berbasis di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun menurutnya, KPPSI adalah organisasi dakwah yang hanya ingin agar syariat Islam ditegakkan.

Syariat yang dimaksud, kata JK, adalah pelaksanaan ibadah yang dilakukan sewajarnya oleh umat Islam di antaranya salat dan puasa.

"Komite ini mencakup seluruh organisasi di Makassar, baik itu ormas, NU, atau Muhammadiyah. Syariat Islam kan sederhana, tiap hari kita juga melaksanakan syariat Islam, ya salat, puasa. Jadi tidak ada unsur radikalisme dalam syariat itu," kata JK, yang juga merupakan tokoh Makassar itu.

JK menegaskan bahwa Aswar maupun KPPSI sama sekali tak radikal. Menurutnya, Aswar justru menjadi pihak yang meredam keinginan orang-orang yang ingin menyalahgunakan komite tersebut.

"Lembaga itu bukan radikal dan Aswar juga bukan orang radikal. Jadi jangan alergi ke pelaksanaan syariat Islam, orang yang melaksanakan itu biasa saja. Dan dia itu orang halus saja, moderat saja, buktinya lembaga itu biasa saja, tidak berbuat apa-apa," ucap JK.

Sebelumnya viral di media sosial yang menyebut Aswar seorang yang radikal. Ia disebut berafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan pernah bergabung dalam KPPSI yang dituding mendukung radikalisme. Namun Aswar menegaskan bahwa dirinya adalah seorang yang moderat.
 Eks Wakil Ketua KPI Ezki Suyanto berkicau dalam akun Twitter-nya, "Salah satu yang terpilih menjadi komisioner KPI hasil jejak digital ternyata pendukung bahkan mantan sekjen syariat Islam. Apakah masih bisa dipertimbangkan kasihan tv2 kita nanti."

Aswar sendiri termasuk salah satu dari sembilan komisioner KPI yang telah disahkan oleh DPR pada 16 Juli lalu. Kesembilan anggota itu ditetapkan dalam rapat paripurna DPR ke-22 masa persidangan V tahun sidang 2018-2019. [cnn]

0 Response to "Aswar KPI Dituding Radikal, Wapres JK: Jangan Alergi Syariat Islam"

Posting Komentar




>