Soal Pembentukan Tim Pengkaji Ucapan Tokoh, BPN: Melebihi Zaman Orba

Soal Pembentukan Tim Pengkaji Ucapan Tokoh, BPN: Melebihi Zaman Orba

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai Pemerintah berlebihan hendak membentuk tim pengkaji ucapan tokoh. Bila tim tersebut betul-betul direalisasikan, BPN khawatir pembungkaman terhadap tokoh-tokoh yang kritis kepada Pemerintah melebihi yang terjadi di era Orde Baru (Orba).

"Ini sudah era reformasi, era kebebasan pers, bertanggung jawab, diatur undang-undang setiap warga negara punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul. Jadi maksudnya Pemerintah nggak usah berlebihan menyikapinya, nanti seperti melebihi jaman Orba gitu loh," kata Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria, kepada detikcom, Selasa (7/5/2019).

Sekali lagi, BPN mengecap rencana pembentukan tim yang diinisiasi Menko Polhukam Wiranto sebagai tindakan yang berlebihan. Dia juga mempertanyakan, apabila tim dibentuk, apakah tim dapat bersikap adil dengan mengkaji juga pendukung-pendukung Pemerintah yang salah berucap.

"Orang bicara sampai dikaji, berlebihan. Pertanyaannya, bisa adil nggak? Selama ini kan ada ketidakadilan. Kalau itu ucapan disampaikan oleh orang-orang yang dianggap bagian dari Pemerintah atau pendukung Pak Jokowi, itu kan nggak pernah diperiksa, nggak pernah diusut, nggak pernah ditindak," ujar Riza.

Riza mengungkapkan banyak hal yang menurut dia masuk dalam kategori pelanggaran pemilu, namun tidak ditindaklanjuti dengan tegas oleh Pemerintah.

"Ada menteri yang nyata-nyata ngasih amplop ke kiai di Madura, nggak diperiksa, nggak dihukum, nggaj dipenjara. Ini kan bukti nyata ada ketidakadilan di rezim ini. Ada oknum polisi yang kampanye nyata-nyata, viral, sampai hari ini nggak dihukum, nggak dipecat sampai hari ini. Ada banyak camat yang kampanye, posisinya masih ASN, PNS juga, kan nggak dipecat, nggak ditahan, nggak ditindak," tutur Riza.

Dia berharap Pemerintah mengurungkan niatnya dan fokus saja bekerja dengan baik. Dia juga berharap penegakam hukum di Tanah Air tak tebang pilih.

"Sebaiknya Pemerintah tidak usah berlebihan menyikapinya. Kerja saja yang baik, wujudkan keadilan, tidak boleh tebang pilih. Jangan sampai (hukum) tumpul ke petahana, tajam ke oposisi," ucap politisi Partai Gerindra ini.

Menurut Riza, pengambilan keputusan yang tak keadilan dan tak bijaksana akan menimbulkan kegaduhan.

"Masyarakat akan kecewa kalau Pemerintah yang berkuasa tidak adil, tidak bijak. Jadi tidak usah menyikapi berlebihan terkait pendapat-pendapat tokoh, apalagi ini di bulan suci Ramadhan, saya kira semua pihak mengerti dan menyadari. Jangan Pemerintah sendiri yang memancing kegaduhan dan keributan," tandas Riza. [dtk]
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit
Soal Pembentukan Tim Pengkaji Ucapan Tokoh, BPN: Melebihi Zaman Orba

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai Pemerintah berlebihan hendak membentuk tim pengkaji ucapan tokoh. Bila tim tersebut betul-betul direalisasikan, BPN khawatir pembungkaman terhadap tokoh-tokoh yang kritis kepada Pemerintah melebihi yang terjadi di era Orde Baru (Orba).

"Ini sudah era reformasi, era kebebasan pers, bertanggung jawab, diatur undang-undang setiap warga negara punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul. Jadi maksudnya Pemerintah nggak usah berlebihan menyikapinya, nanti seperti melebihi jaman Orba gitu loh," kata Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria, kepada detikcom, Selasa (7/5/2019).

Sekali lagi, BPN mengecap rencana pembentukan tim yang diinisiasi Menko Polhukam Wiranto sebagai tindakan yang berlebihan. Dia juga mempertanyakan, apabila tim dibentuk, apakah tim dapat bersikap adil dengan mengkaji juga pendukung-pendukung Pemerintah yang salah berucap.

"Orang bicara sampai dikaji, berlebihan. Pertanyaannya, bisa adil nggak? Selama ini kan ada ketidakadilan. Kalau itu ucapan disampaikan oleh orang-orang yang dianggap bagian dari Pemerintah atau pendukung Pak Jokowi, itu kan nggak pernah diperiksa, nggak pernah diusut, nggak pernah ditindak," ujar Riza.

Riza mengungkapkan banyak hal yang menurut dia masuk dalam kategori pelanggaran pemilu, namun tidak ditindaklanjuti dengan tegas oleh Pemerintah.

"Ada menteri yang nyata-nyata ngasih amplop ke kiai di Madura, nggak diperiksa, nggak dihukum, nggaj dipenjara. Ini kan bukti nyata ada ketidakadilan di rezim ini. Ada oknum polisi yang kampanye nyata-nyata, viral, sampai hari ini nggak dihukum, nggak dipecat sampai hari ini. Ada banyak camat yang kampanye, posisinya masih ASN, PNS juga, kan nggak dipecat, nggak ditahan, nggak ditindak," tutur Riza.

Dia berharap Pemerintah mengurungkan niatnya dan fokus saja bekerja dengan baik. Dia juga berharap penegakam hukum di Tanah Air tak tebang pilih.

"Sebaiknya Pemerintah tidak usah berlebihan menyikapinya. Kerja saja yang baik, wujudkan keadilan, tidak boleh tebang pilih. Jangan sampai (hukum) tumpul ke petahana, tajam ke oposisi," ucap politisi Partai Gerindra ini.

Menurut Riza, pengambilan keputusan yang tak keadilan dan tak bijaksana akan menimbulkan kegaduhan.

"Masyarakat akan kecewa kalau Pemerintah yang berkuasa tidak adil, tidak bijak. Jadi tidak usah menyikapi berlebihan terkait pendapat-pendapat tokoh, apalagi ini di bulan suci Ramadhan, saya kira semua pihak mengerti dan menyadari. Jangan Pemerintah sendiri yang memancing kegaduhan dan keributan," tandas Riza. [dtk]

0 Response to "Soal Pembentukan Tim Pengkaji Ucapan Tokoh, BPN: Melebihi Zaman Orba"

Post a comment




>