Sandi soal Wiranto Bentuk Tim Awasi Ucapan Tokoh: Kurang Kerjaan

Cawapres 02 Sandiaga Uno menanggapi langkah Menkopolhukam Wiranto yang membentuk tim hukum nasional. Tim ini bertugas mengawasi ucapan tokoh-tokoh tertentu yang dianggap melanggar hukum.

Sandi heran dengan usulan pembentukan tim tersebut. Sebab, pemerintah dinilai telah bertindak melebihi kapasitasnya.

"Kayak kurang kerjaan saja, padahal kan sudah ada netizen yang budiman, ya tokoh-tokoh itu ngomong kan langsung dinilai sama netizen yang budiman," kata Sandi di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (6/5)

Sandi berpandangan, membentuk tim pengawas omongan para tokoh merupakan cara zaman dulu. Menurutnya, cara itu sudah usang untuk membungkam ucapan tokoh-tokoh yang dinilai dapat merugikan.

"Biar saja, tokoh bicara kan sudah ada koridornya, sudah ada undang-undang ITE, ada UU yang berlaku di masyarakat berlaku perundang-undangannya," jelasnya.

Selain itu, eks Wagub DKI itu juga menduga pembentukan tim ini dapat berefek pada penambahan anggaran. Padahal, saat ini negara sudah banyak pengeluaran, sehingga pembentukan tim bukanlah prioritas.

"Kebebasan tokoh-tokoh mengungkapkan kan sudah dijamin oleh UU. Mundur kita nih kayaknya," tutupnya.

Wiranto sebelumnya menyepakati pembentukan sebuah tim hukum nasional usai rapat koordinasi terbatas. Tim itu nantinya bertugas bertugas mengkaji ucapan hingga tindakan dari tokoh-tokoh tertentu yang dianggap melanggar hukum. 

Tim hukum ini terdiri dari pakar hukum tata negara hingga profesor dari beberapa universitas. Pihaknya juga akan memberikan sanksi tegas terhadao siapa pun yang melanggar hukum, serta tak bisa menolerir makian terhadap pemerintahan yang sah.

"Dan sama apa yang kita pikirkan bahwa tidak bisa dibiarkan rongrongan terhadap negara yang sedang sah. Bahkan cercaan makian terhadap presiden yg masih sah sampai nanti Oktober tahun ini, itu sudah ada hukumnya, ada sanksinya. Kita akan melaksanakan itu, sanksi itu, siapapun itu harus kita tindak tegas," ucap Wiranto di Kantor Kemenkopolhukan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. [km]

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Cawapres 02 Sandiaga Uno menanggapi langkah Menkopolhukam Wiranto yang membentuk tim hukum nasional. Tim ini bertugas mengawasi ucapan tokoh-tokoh tertentu yang dianggap melanggar hukum.

Sandi heran dengan usulan pembentukan tim tersebut. Sebab, pemerintah dinilai telah bertindak melebihi kapasitasnya.

"Kayak kurang kerjaan saja, padahal kan sudah ada netizen yang budiman, ya tokoh-tokoh itu ngomong kan langsung dinilai sama netizen yang budiman," kata Sandi di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (6/5)

Sandi berpandangan, membentuk tim pengawas omongan para tokoh merupakan cara zaman dulu. Menurutnya, cara itu sudah usang untuk membungkam ucapan tokoh-tokoh yang dinilai dapat merugikan.

"Biar saja, tokoh bicara kan sudah ada koridornya, sudah ada undang-undang ITE, ada UU yang berlaku di masyarakat berlaku perundang-undangannya," jelasnya.

Selain itu, eks Wagub DKI itu juga menduga pembentukan tim ini dapat berefek pada penambahan anggaran. Padahal, saat ini negara sudah banyak pengeluaran, sehingga pembentukan tim bukanlah prioritas.

"Kebebasan tokoh-tokoh mengungkapkan kan sudah dijamin oleh UU. Mundur kita nih kayaknya," tutupnya.

Wiranto sebelumnya menyepakati pembentukan sebuah tim hukum nasional usai rapat koordinasi terbatas. Tim itu nantinya bertugas bertugas mengkaji ucapan hingga tindakan dari tokoh-tokoh tertentu yang dianggap melanggar hukum. 

Tim hukum ini terdiri dari pakar hukum tata negara hingga profesor dari beberapa universitas. Pihaknya juga akan memberikan sanksi tegas terhadao siapa pun yang melanggar hukum, serta tak bisa menolerir makian terhadap pemerintahan yang sah.

"Dan sama apa yang kita pikirkan bahwa tidak bisa dibiarkan rongrongan terhadap negara yang sedang sah. Bahkan cercaan makian terhadap presiden yg masih sah sampai nanti Oktober tahun ini, itu sudah ada hukumnya, ada sanksinya. Kita akan melaksanakan itu, sanksi itu, siapapun itu harus kita tindak tegas," ucap Wiranto di Kantor Kemenkopolhukan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. [km]

Tweet