
Relawan Informasi dan Teknologi Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga kembali melaporkan hasil verifikasi data aplikasi penghitungan suara atau Situng KPU ke Badan Pengawas Pemilu. Koordinator Relawan Mustofa Nahrawardaya mengklaim menemukan sebanyak 73.715 kesalahan input data Situng atau sebesar 15,4 persen dari total 477.021 tempat pemungutan suara (TPS) yang telah diinput.
“Ini kesalahannya sangat brutal. Batas toleransi kesalahan dalam sistem IT paling tinggi 0,1. Kami menemukan sampai 15,4 persen,” ujar Mustofa Nahrawardaya di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat, 3 Mei 2019.
Menurut Mustofa, kesalahan terbesar ditemukan di Jawa Tengah sebanyak 7.666 TPS, Jawa Timur sebanyak 5.826, Sumatera Utara 4.327, Sumatera Selatan 3.296, dan Sulawesi Selatan sebanyak 3.219 tempat pemungutan suara.
Mustofa datang bersama Sekretaris Relawan Dian Islamiati Fatwa dan sejumlah relawan lain.
Dia mengklaim melibatkan puluhan tenaga auditor dalam melakukan verifikasi data-data yang telah di entry ke Situng KPU. "Mereka bekerja sejak 27 April-2 Mei sebagai respon atas banyaknya keluhan dari masyarakat atas data Situng KPU," ungkap dia.
Pada 2 Mei, laporan untuk menghentikan Situng KPU juga dilakukan oleh BPN melalui Direktur Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menyampaikan dari berbagai kesalahan input tersebut yang paling banyak adalah tidak ada C1 lembar 1 sebanyak 33.221 tempat pemungutan suara. Kesalahan lainnya, kata dia, tidak ada C1 lembar 2 sebanyak 33.199, dan tidak ada C1 lembar 1 dan lembar 2 sebanyak 29.731 tempat pemungutan suara.
Menanggapi laporan untuk menghentikan Situng KPU, Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja mengatakan, membutuhkan waktu 14 hari untuk melakukan verifikasi perihal bukti yang disampaikan oleh BPN Prabowo.
"Maksimal 14 hari, tetapi ini secepatnya akan kami plenokan jika memenuhi syarat formil materil laporan dugaan pelanggaran administratif kami akan segera sidangkan," kata Rahmat Bagja saat dikonfirmasi, Jumat, 3 Mei 2019.
Menurut dia, laporan dari BPN tersebut akan dikaji dan ditindaklanjuti melalui rapat pleno. Rahmat Bagja menyampaikan kalau memenuhi syarat formil dan materil maka akan dilakukan sidang ajudikasi. "Kami akan sidang terbuka," ujar dia. [tempo]
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit

Relawan Informasi dan Teknologi Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga kembali melaporkan hasil verifikasi data aplikasi penghitungan suara atau Situng KPU ke Badan Pengawas Pemilu. Koordinator Relawan Mustofa Nahrawardaya mengklaim menemukan sebanyak 73.715 kesalahan input data Situng atau sebesar 15,4 persen dari total 477.021 tempat pemungutan suara (TPS) yang telah diinput.
“Ini kesalahannya sangat brutal. Batas toleransi kesalahan dalam sistem IT paling tinggi 0,1. Kami menemukan sampai 15,4 persen,” ujar Mustofa Nahrawardaya di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat, 3 Mei 2019.
Menurut Mustofa, kesalahan terbesar ditemukan di Jawa Tengah sebanyak 7.666 TPS, Jawa Timur sebanyak 5.826, Sumatera Utara 4.327, Sumatera Selatan 3.296, dan Sulawesi Selatan sebanyak 3.219 tempat pemungutan suara.
Mustofa datang bersama Sekretaris Relawan Dian Islamiati Fatwa dan sejumlah relawan lain.
Dia mengklaim melibatkan puluhan tenaga auditor dalam melakukan verifikasi data-data yang telah di entry ke Situng KPU. "Mereka bekerja sejak 27 April-2 Mei sebagai respon atas banyaknya keluhan dari masyarakat atas data Situng KPU," ungkap dia.
Pada 2 Mei, laporan untuk menghentikan Situng KPU juga dilakukan oleh BPN melalui Direktur Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menyampaikan dari berbagai kesalahan input tersebut yang paling banyak adalah tidak ada C1 lembar 1 sebanyak 33.221 tempat pemungutan suara. Kesalahan lainnya, kata dia, tidak ada C1 lembar 2 sebanyak 33.199, dan tidak ada C1 lembar 1 dan lembar 2 sebanyak 29.731 tempat pemungutan suara.
Menanggapi laporan untuk menghentikan Situng KPU, Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja mengatakan, membutuhkan waktu 14 hari untuk melakukan verifikasi perihal bukti yang disampaikan oleh BPN Prabowo.
"Maksimal 14 hari, tetapi ini secepatnya akan kami plenokan jika memenuhi syarat formil materil laporan dugaan pelanggaran administratif kami akan segera sidangkan," kata Rahmat Bagja saat dikonfirmasi, Jumat, 3 Mei 2019.
Menurut dia, laporan dari BPN tersebut akan dikaji dan ditindaklanjuti melalui rapat pleno. Rahmat Bagja menyampaikan kalau memenuhi syarat formil dan materil maka akan dilakukan sidang ajudikasi. "Kami akan sidang terbuka," ujar dia. [tempo]
0 Response to "Relawan IT Prabowo Lapor Kesalahan Input Situng KPU ke Bawaslu"
Post a comment