Pakar: Tidak Masalah KPK Angkat Penyidik Independen Di Luar Polri Dan Kejaksaan

Gejolak internal yang terjadi di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disinyalir karena dua faktor yakni sosiologis dan psikologis. Karenanya, penyidik independen sering disalah artikan seolah-olah ingin menggeser penyidik KPK yang berasal dari Polri dan Kejaksaan.

Demikian disampaikan Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar kepada wartawan di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin (6/5).

"Ada faktor sosiologis dan psikologis. Kalo KPK mengangkat penyidik sendiri berarti penyidik dari instansi lain bisa kurang jatahnya. Mungkin itu saya kira. Karena itu mereka mengirim surat dan sebagainya. Seolah-olah penyidik independen ingin meminggirkan penyidik dari instansi yang lain (Polri/Kejaksaan)," kata Abdul.

Ia melanjutkan, secara hukum tidak ada masalah mengangkat penyidik yang berasal dari latar belakang pegawai tetap KPK, Polri maupun Kejaksaan. Hanya saja, porsi penyidik KPK selain dari Polri dan Kejaksaan dianggap mampu dan lebih konsen dalam menanani suatu kasus.

"Secara yuridis enggak masalah, KPK boleh mengangkat penyidik sendiri, di luar kepolisian dan kejaksaan. Kan ada tiga penegak hukum menggarap korupsi. Kalo kepolisian semua kejahatan bisa, Kejaksaan semua kejahatan bisa, KPK kan cuma khusus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," jelas Fikar.

Lebih lanjut, Fikar menilai bahwa sangat diperlukan penyidik KPK yang independen atau tidak pernah memiliki jabatan maupun latar belakang institusi manapun selain KPK. Sebab, bicara pemberantasan korupsi selalu berkaitan dengan institusi dan penyelenggara negara.

"Kalau menurut saya harusnya begitu. Ketika korupsi menyangkut instansi tertentu yang berkaitan dengan asal penyidik kepolisian atau kejaksaan kan pasti ada sikap yang ambivalen (bercabang). Masak saya sidik instansi saya sendiri? Karena itu ada kasus "Buku Merah" bisa hilang beberapa lembar. Atau ketika Novel Baswedan berhenti dari polisi sudah pegawai tetap KPK, berani menyidik Dirlantas, kalo gak salah jenderal siapa gitu," tutupnya. [rmol]

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Gejolak internal yang terjadi di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disinyalir karena dua faktor yakni sosiologis dan psikologis. Karenanya, penyidik independen sering disalah artikan seolah-olah ingin menggeser penyidik KPK yang berasal dari Polri dan Kejaksaan.

Demikian disampaikan Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar kepada wartawan di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin (6/5).

"Ada faktor sosiologis dan psikologis. Kalo KPK mengangkat penyidik sendiri berarti penyidik dari instansi lain bisa kurang jatahnya. Mungkin itu saya kira. Karena itu mereka mengirim surat dan sebagainya. Seolah-olah penyidik independen ingin meminggirkan penyidik dari instansi yang lain (Polri/Kejaksaan)," kata Abdul.

Ia melanjutkan, secara hukum tidak ada masalah mengangkat penyidik yang berasal dari latar belakang pegawai tetap KPK, Polri maupun Kejaksaan. Hanya saja, porsi penyidik KPK selain dari Polri dan Kejaksaan dianggap mampu dan lebih konsen dalam menanani suatu kasus.

"Secara yuridis enggak masalah, KPK boleh mengangkat penyidik sendiri, di luar kepolisian dan kejaksaan. Kan ada tiga penegak hukum menggarap korupsi. Kalo kepolisian semua kejahatan bisa, Kejaksaan semua kejahatan bisa, KPK kan cuma khusus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," jelas Fikar.

Lebih lanjut, Fikar menilai bahwa sangat diperlukan penyidik KPK yang independen atau tidak pernah memiliki jabatan maupun latar belakang institusi manapun selain KPK. Sebab, bicara pemberantasan korupsi selalu berkaitan dengan institusi dan penyelenggara negara.

"Kalau menurut saya harusnya begitu. Ketika korupsi menyangkut instansi tertentu yang berkaitan dengan asal penyidik kepolisian atau kejaksaan kan pasti ada sikap yang ambivalen (bercabang). Masak saya sidik instansi saya sendiri? Karena itu ada kasus "Buku Merah" bisa hilang beberapa lembar. Atau ketika Novel Baswedan berhenti dari polisi sudah pegawai tetap KPK, berani menyidik Dirlantas, kalo gak salah jenderal siapa gitu," tutupnya. [rmol]

Tweet