Mengapa KPK Ingatkan BUMN Soal Investasi Asing?

Investasi (ilustrasi)

Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) mendorong perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BMN) memperkuat peran Satuan Pengawas Intern (SPI). Pengawasan secara berjejang dan berintegrasi perlu diterapkan untuk mencegah tindak pidana korupsi dan gratifikasi.
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan, pengawasan yang ketat salah satunya mesti diberlakukan terhadap proses investasi asing. Ia pun mengingatkan BUMN agar berhati-hati menerima investasi dari Cina.

Berdasarkan laporan Global Study on Occupational Fraud and Abuse 2018, Cina tidak memiliki standar yang baik dalam lingkungan, hak asasi manusia, dan good corporate governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.

Menurut dia, GCG merupakan hal yang asing bagi Cina. Oleh karena itu, Cina menempati peringkat pertama sebagai fraud improper payment.

"Yang paling banyak melakukan pembayaran tak seharusnya adalah Cina. Dan kita tahu, mereka investasi banyak di sini (Indonesia--red)," ujar Syarif dalam seminar bertema 'Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang Tangguh dan Tepercaya', di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/5).

Syarif menambahkan, penerapan GCG di Cina tak sebaik Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa seperti Inggris. Ia mengatakan, di negara-negara tersebut, terdapat pengawasan yang ketat dalam berinvestasi. Pejabat yang ketahuan menyuap pejabat di negara tujuan investasi bisa dikenakan hukuman pidana di negaranya.

"Kalau di Cina belum ada aturan itu. Makanya, kita saat mereka melakukan investasi harus hati-hati," ujar dia.

Ia menjelaskan, KPK merupakan pihak yang ikut meyakinkan Mahkamah Agung (MA) membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Berdasarkan perma tersebut, salah satu perbuatan dan bentuk kesalahan dari korporasi yang menyebabkan korporasi dapat dipidana adalah jika tidak melakukan upaya pencegahan.

Oleh karena itu, menurut Syarif, KPK sangat mendorong BUMN menerapkan sistem pencegahan korupsi di dalam perusahaan dengan menerbitkan buku panduan pencegahan korupsi untuk dunia usaha (Panduan CEK).


"Namun, jangan sekadar memiliki peraturan di atas kertas, yang terpenting adalah implementasi dari peraturan tersebut yang dijalankan dengan efektif," kata Syarif.
Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, tujuan seminar ini adalah memperkuat peran SPI dalam pencegahan korupsi di lingkungan BUMN melalui pendekatan regulasi dan strategi.
Terkait regulasi, lanjut Agus, sangat penting bagi BUMN menyusun kebijakan yang mendukung penguatan peran SPI di lingkungan BUMN dan anak perusahaannya sehingga pengawasan berjalan lebih efektif.
"Selain itu, agar terbentuk ekosistem pengawasan yang berjenjang," kata Agus.
Sementara itu, pendekatan strategi harus dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti dewan komisaris dan komite audit yang menjalankan fungsi pengawasan serta peningkatan kapabilitas dan integritas sumber daya manusia di SPI.

Agus mengatakan, kedua hal tersebut perlu diterapkan, mengingat banyaknya jumlah perusahaan BUMN. Saat ini, menurut Agus, ada 143 perusahaan induk BUMN.
Jumlah perusahaan anak dan cucu BUMN mencapai 760 perusahaan. Peran BUMN sangat penting bagi negara karena memiliki kontribusi sebesar Rp 422 triliun terhadap penerimaan APBN. Adapun jumlah aset BUMN sekitar Rp 8.092 triliun.

KPK meminta BUMN segera menyusun kebijakan dan regulasi terkait yang mendukung penguatan peran SPI di lingkungan BUMN dan anak perusahaannya. Selain itu, BUMN wajib memperkuat sistem peringatan dini dan menjaga aset-asetnya.

Agus mengatakan, KPK sangat berharap upaya penguatan peran dan sistem pengawasan di lingkungan BUMN untuk dapat menekan tingkat korupsi di BUMN.

Ia mengungkapkan, sekitar 80 persen kasus yang ditangani KPK hingga Desember 2018, melibatkan sektor swasta dan merupakan terbanyak di posisi kedua, yaitu berjumlah 238 orang. Pelaku terbanyak urutan pertama adalah dari kalangan anggota DPR/DPRD yang berjumlah 247 orang.

"Modus yang paling sering dilakukan adalah suap-menyuap dan gratifikasi untuk memengaruhi kebijakan penyelenggara negara, khususnya pada penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa," ujar Agus.

Menteri BUMN, Rini M Soemarno mengatakan, Kementerian BUMN sangat fokus terhadap tindakan-tindakan atau upaya pencegahan korupsi di tubuh BUMN. Ia pun mengaku prihatin dengan adanya pejabat BUMN yang tersangkut tindak pidana korupsi, baik yang ditangani oleh KPK, Kejaksaan Agung, maupun Bareskrim.

Ia melanjutkan, Kementerian BUMN telah menerbitkan sedikitnya enam regulasi yang secara langsung ditujukan untuk mencegah munculnya benih-benih korupsi di BUMN. "Untuk itu, kita perlu menjaga dan memastikan berjalannya BUMN sesuai dengan tujuan pendiriannya sehingga memerlukan pengawasan Satuan Pengawas Intern (SPI)," kata dia.

Menurut Rini, SPI memegang kendali yang sangat krusial dalam memperkuat pengawasan di BUMN. Sebab, SPI dapat melakukan pencegahan sebelum adanya tindakan penyimpangan dengan menjalankan fungsi early warning system (EWS).

"Selain itu, SPI harus bisa menjalankan fungsi problem solution, yaitu menjadi mitra bagi manajemen dalam mengatasi permasalahan operasional perusahaan," ujar Rini.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengatakan, penerapan GCG di BUMN untuk mendorong kinerja yang berkelanjutan. Ia mengklaim, BUMN tidak hanya memfokuskan pada kinerja keuangan, tetapi juga penerapan GCV.

"Ini kami terapkan sebagai upaya pencegahan dan penindakan korupsi," katanya.
Dia menambahkan, penerapan GCG bisa berjalan optimal dengan peran SPI dalam melakukan pengawasan internal. Oleh sebab itu, lanjut dia, sangat penting melakukan penyempurnaan regulasi GCG di BUMN yang terkait dengan peran SPI.

Ketua Forum Komunikasi Satuan Pengawas Internal (FKSPI) BUMN, Saiful Huda mengatakan, penyempurnaan regulasi tentang SPI penting sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Menurut dia, standardisasi fungsi SPI BUMN, antara lain, mencakup organisasi, sumber daya manusia dan metodologi ruang lingkup pemeriksaan oleh SPI BUMN yang mencakup seluruh objek audit di BUMN dan anak perusahaannya.

"Pembentukam SPI mesti terintegrasi antara BUMN dan anak perusahaannya agar fungsi pengawasan intern dapat dikonsolidasikan," ujarnya. [rplk]
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit
Investasi (ilustrasi)

Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) mendorong perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BMN) memperkuat peran Satuan Pengawas Intern (SPI). Pengawasan secara berjejang dan berintegrasi perlu diterapkan untuk mencegah tindak pidana korupsi dan gratifikasi.
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan, pengawasan yang ketat salah satunya mesti diberlakukan terhadap proses investasi asing. Ia pun mengingatkan BUMN agar berhati-hati menerima investasi dari Cina.

Berdasarkan laporan Global Study on Occupational Fraud and Abuse 2018, Cina tidak memiliki standar yang baik dalam lingkungan, hak asasi manusia, dan good corporate governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.

Menurut dia, GCG merupakan hal yang asing bagi Cina. Oleh karena itu, Cina menempati peringkat pertama sebagai fraud improper payment.

"Yang paling banyak melakukan pembayaran tak seharusnya adalah Cina. Dan kita tahu, mereka investasi banyak di sini (Indonesia--red)," ujar Syarif dalam seminar bertema 'Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang Tangguh dan Tepercaya', di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/5).

Syarif menambahkan, penerapan GCG di Cina tak sebaik Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa seperti Inggris. Ia mengatakan, di negara-negara tersebut, terdapat pengawasan yang ketat dalam berinvestasi. Pejabat yang ketahuan menyuap pejabat di negara tujuan investasi bisa dikenakan hukuman pidana di negaranya.

"Kalau di Cina belum ada aturan itu. Makanya, kita saat mereka melakukan investasi harus hati-hati," ujar dia.

Ia menjelaskan, KPK merupakan pihak yang ikut meyakinkan Mahkamah Agung (MA) membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Berdasarkan perma tersebut, salah satu perbuatan dan bentuk kesalahan dari korporasi yang menyebabkan korporasi dapat dipidana adalah jika tidak melakukan upaya pencegahan.

Oleh karena itu, menurut Syarif, KPK sangat mendorong BUMN menerapkan sistem pencegahan korupsi di dalam perusahaan dengan menerbitkan buku panduan pencegahan korupsi untuk dunia usaha (Panduan CEK).


"Namun, jangan sekadar memiliki peraturan di atas kertas, yang terpenting adalah implementasi dari peraturan tersebut yang dijalankan dengan efektif," kata Syarif.
Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, tujuan seminar ini adalah memperkuat peran SPI dalam pencegahan korupsi di lingkungan BUMN melalui pendekatan regulasi dan strategi.
Terkait regulasi, lanjut Agus, sangat penting bagi BUMN menyusun kebijakan yang mendukung penguatan peran SPI di lingkungan BUMN dan anak perusahaannya sehingga pengawasan berjalan lebih efektif.
"Selain itu, agar terbentuk ekosistem pengawasan yang berjenjang," kata Agus.
Sementara itu, pendekatan strategi harus dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti dewan komisaris dan komite audit yang menjalankan fungsi pengawasan serta peningkatan kapabilitas dan integritas sumber daya manusia di SPI.

Agus mengatakan, kedua hal tersebut perlu diterapkan, mengingat banyaknya jumlah perusahaan BUMN. Saat ini, menurut Agus, ada 143 perusahaan induk BUMN.
Jumlah perusahaan anak dan cucu BUMN mencapai 760 perusahaan. Peran BUMN sangat penting bagi negara karena memiliki kontribusi sebesar Rp 422 triliun terhadap penerimaan APBN. Adapun jumlah aset BUMN sekitar Rp 8.092 triliun.

KPK meminta BUMN segera menyusun kebijakan dan regulasi terkait yang mendukung penguatan peran SPI di lingkungan BUMN dan anak perusahaannya. Selain itu, BUMN wajib memperkuat sistem peringatan dini dan menjaga aset-asetnya.

Agus mengatakan, KPK sangat berharap upaya penguatan peran dan sistem pengawasan di lingkungan BUMN untuk dapat menekan tingkat korupsi di BUMN.

Ia mengungkapkan, sekitar 80 persen kasus yang ditangani KPK hingga Desember 2018, melibatkan sektor swasta dan merupakan terbanyak di posisi kedua, yaitu berjumlah 238 orang. Pelaku terbanyak urutan pertama adalah dari kalangan anggota DPR/DPRD yang berjumlah 247 orang.

"Modus yang paling sering dilakukan adalah suap-menyuap dan gratifikasi untuk memengaruhi kebijakan penyelenggara negara, khususnya pada penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa," ujar Agus.

Menteri BUMN, Rini M Soemarno mengatakan, Kementerian BUMN sangat fokus terhadap tindakan-tindakan atau upaya pencegahan korupsi di tubuh BUMN. Ia pun mengaku prihatin dengan adanya pejabat BUMN yang tersangkut tindak pidana korupsi, baik yang ditangani oleh KPK, Kejaksaan Agung, maupun Bareskrim.

Ia melanjutkan, Kementerian BUMN telah menerbitkan sedikitnya enam regulasi yang secara langsung ditujukan untuk mencegah munculnya benih-benih korupsi di BUMN. "Untuk itu, kita perlu menjaga dan memastikan berjalannya BUMN sesuai dengan tujuan pendiriannya sehingga memerlukan pengawasan Satuan Pengawas Intern (SPI)," kata dia.

Menurut Rini, SPI memegang kendali yang sangat krusial dalam memperkuat pengawasan di BUMN. Sebab, SPI dapat melakukan pencegahan sebelum adanya tindakan penyimpangan dengan menjalankan fungsi early warning system (EWS).

"Selain itu, SPI harus bisa menjalankan fungsi problem solution, yaitu menjadi mitra bagi manajemen dalam mengatasi permasalahan operasional perusahaan," ujar Rini.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengatakan, penerapan GCG di BUMN untuk mendorong kinerja yang berkelanjutan. Ia mengklaim, BUMN tidak hanya memfokuskan pada kinerja keuangan, tetapi juga penerapan GCV.

"Ini kami terapkan sebagai upaya pencegahan dan penindakan korupsi," katanya.
Dia menambahkan, penerapan GCG bisa berjalan optimal dengan peran SPI dalam melakukan pengawasan internal. Oleh sebab itu, lanjut dia, sangat penting melakukan penyempurnaan regulasi GCG di BUMN yang terkait dengan peran SPI.

Ketua Forum Komunikasi Satuan Pengawas Internal (FKSPI) BUMN, Saiful Huda mengatakan, penyempurnaan regulasi tentang SPI penting sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Menurut dia, standardisasi fungsi SPI BUMN, antara lain, mencakup organisasi, sumber daya manusia dan metodologi ruang lingkup pemeriksaan oleh SPI BUMN yang mencakup seluruh objek audit di BUMN dan anak perusahaannya.

"Pembentukam SPI mesti terintegrasi antara BUMN dan anak perusahaannya agar fungsi pengawasan intern dapat dikonsolidasikan," ujarnya. [rplk]

0 Response to "Mengapa KPK Ingatkan BUMN Soal Investasi Asing?"

Post a comment




>