Lembaga Survei Ungkap Sumber Pendanaan Quick Count di Sidang Bawaslu. Dari Mana Sumbernya?

Sidang lanjutan terkait laporan BPN soal dugaan kecurangan Situng KPU dan quick count lembaga survei kembali digelar di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (10/5). Pada sidang ini, empat lembaga survei yang terdaftar di KPU mengungkapkan asal pendanaan mereka.

Adapun, 4 pihak lembaga survei yang dihadirkan yaitu Poltracking, Indobarometer, SMRC, dan Indikator. Sidang kali ini tak dipimpin oleh Ketua Bawaslu Abhan, melainkan oleh Komisioner Bawaslu Ratna Dewi.

Perwakilan SMRC Deni menyebut pendanaan berasal dari hasil kerja sama dengan berbagai media massa. SMRC bekerja sama dengan sembilan media massa, yakni tujuh televisi dan dua media online.

"Pendanaan kami sebutkan bahwa Syaiful Mujani Research and Consulting saat ini dan Lembaga Survei Indonesia bekerja sama dengan sejumlah media. Itu maksud kami adalah sumber dana termasuk di sana," ujar Deni saat memberikan keterangan di kantor Bawaslu.

"Tidak ada space secara ekslusif yang tadi saya katakan di sini, sumber dana untuk kegiatan quick count SMRC dan LSI berasal dari hasil kerja sama dengan media-media massa sebanyak sembilan media, tujuh TV nasional dan dua media online," tambahnya.

Dia mengatakan pendanaan memang tak masuk ke dalam lampiran yang diserahkan ke KPU. Namun, Deni mengaku sangat terbuka kepada publik soal pendanaan. Hal itu dibuktikannya dengan mengunggahnya ke website SMRC.

"Sangat bersedia (dilihat publik) sudah diupload ke website SMRC, bahkan sebelum tanggal 2 (Mei), kami upload pada 24 April. Sebelumnya sudah disebarkan," ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan lembaga survei Indikator, Asep, mengatakan pendanaan berasal dari kas milik Indikator.

"Kami lembaga survei punya hasrat untuk kita bikin, kontrol kita. Ini bentuk partisipasi kita. Saya pastikan sumber dana itu berasal dari kas mandiri Indikator," tuturnya.

Sementara, dua perwakilan Indobarometer dan Poltracking tak dapat menjelaskan terkait pendanaan dari quick count yang dilakukannya.

Setelah mendengar penjelasan dari pihak terkait, Bawaslu kemudian menutup sidang. Sidang rencananya dilanjutkan pada Senin (13/5) yang dengan agenda membacakan kesimpulan dari pelapor dan terlapor. [kumparan]

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Sidang lanjutan terkait laporan BPN soal dugaan kecurangan Situng KPU dan quick count lembaga survei kembali digelar di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (10/5). Pada sidang ini, empat lembaga survei yang terdaftar di KPU mengungkapkan asal pendanaan mereka.

Adapun, 4 pihak lembaga survei yang dihadirkan yaitu Poltracking, Indobarometer, SMRC, dan Indikator. Sidang kali ini tak dipimpin oleh Ketua Bawaslu Abhan, melainkan oleh Komisioner Bawaslu Ratna Dewi.

Perwakilan SMRC Deni menyebut pendanaan berasal dari hasil kerja sama dengan berbagai media massa. SMRC bekerja sama dengan sembilan media massa, yakni tujuh televisi dan dua media online.

"Pendanaan kami sebutkan bahwa Syaiful Mujani Research and Consulting saat ini dan Lembaga Survei Indonesia bekerja sama dengan sejumlah media. Itu maksud kami adalah sumber dana termasuk di sana," ujar Deni saat memberikan keterangan di kantor Bawaslu.

"Tidak ada space secara ekslusif yang tadi saya katakan di sini, sumber dana untuk kegiatan quick count SMRC dan LSI berasal dari hasil kerja sama dengan media-media massa sebanyak sembilan media, tujuh TV nasional dan dua media online," tambahnya.

Dia mengatakan pendanaan memang tak masuk ke dalam lampiran yang diserahkan ke KPU. Namun, Deni mengaku sangat terbuka kepada publik soal pendanaan. Hal itu dibuktikannya dengan mengunggahnya ke website SMRC.

"Sangat bersedia (dilihat publik) sudah diupload ke website SMRC, bahkan sebelum tanggal 2 (Mei), kami upload pada 24 April. Sebelumnya sudah disebarkan," ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan lembaga survei Indikator, Asep, mengatakan pendanaan berasal dari kas milik Indikator.

"Kami lembaga survei punya hasrat untuk kita bikin, kontrol kita. Ini bentuk partisipasi kita. Saya pastikan sumber dana itu berasal dari kas mandiri Indikator," tuturnya.

Sementara, dua perwakilan Indobarometer dan Poltracking tak dapat menjelaskan terkait pendanaan dari quick count yang dilakukannya.

Setelah mendengar penjelasan dari pihak terkait, Bawaslu kemudian menutup sidang. Sidang rencananya dilanjutkan pada Senin (13/5) yang dengan agenda membacakan kesimpulan dari pelapor dan terlapor. [kumparan]

Tweet