Kontras Sebut Wiranto Kerap Keluarkan Usulan yang Ancam Demokrasi

Kontras Sebut Wiranto Kerap Keluarkan Usulan yang Ancam Demokrasi

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memandang rencana pembentukan tim hukum nasional untuk merespons tindakan, ucapan dan pemikiran tokoh oleh Menko Polhukam Wiranto sebagai tindakan yang berlebihan, tidak proporsional, cenderung subjektif tanpa parameter yang jelas dan akuntabel. Lebih jauh, pembentukan tim tersebut berpotensi membungkam kebebasan berpendapat, berekspresi dan berkumpul, termasuk berpotensi mencederai kebebasan pers.

"Karena Wiranto juga menyebutkan akan menutup media yang membantu pelanggaran hukum," kata koordinator Kontras, Yati Andriyani, melalui pesan singkatnya, Selasa 7 Mei 2019.

Ia menambahkan wacana pembentukan tim hukum nasional ini seolah menunjukkan negara tidak memiliki dan tidak mempercayai instrumen serta mekanisme penegakan hukum yang ada. Dan juga menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga negara mengingat solusi yang ditawarkan dalam menghadapi dinamika politik dan situasi sosial. Dengan membentuk tim ini justru berpotensi terjadi tumpang tindih kewenangan lembaga penegakan hukum dan pengawasan yang ada.

"Kekhawatiran atau kepanikan pemerintah atau kelompok mana pun atas dinamika dan situasi politik yang muncul pasca pemilu tetap harus direspons secara proporsional, terukur dan akuntabel. Di antaranya dengan tetap mengedepankan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia," katanya.

Kebijakan yang dikeluarkan dalam menghadapi dinamika politik tidak boleh mencederai nilai-nilai demokrasi dan HAM, yang menjamin hak kebebasan berpendapat, berekspresi dan berkumpul. Ancaman terhadap pers, pengawasan terhadap tokoh dan warga masyarakat lainnya yang tidak jelas parameternya dan akuntabilitasnya hanya akan memundurkan demokrasi.b

"Sementara aturan negara yang lainnya seperti UU ITE telah cukup ampuh merenggut kebebasan berekspresi warga negara," tegasnya.

Kontras juga mencatat Wiranto kerap kali mengeluarkan usulan yang kontroversial dan mengancam demokrasi. Sejumlah pernyataan dan kebijakan yang keluar sejak Wiranto diangkat menjadi menteri cenderung memberikan ruang gerak kepada penguasa untuk mengambil keputusan-keputusan yang berujung pada kontroversi, melanggengkan impunitas, dan melanggar hukum.

Seperti Wiranto mengatakan bahwa hukuman mati di Indonesia tidak perlu dievaluasi, penyelesaian peristiwa 1965 diselesaikan dengan pendekatan non–yudisial, pembuatan Dewan Kerukunan Nasional, mendukung pembubaran organisasi tanpa mekanisme hukum. Selain itu Wiranto juga mengatakan peristiwa Deiyai di Papua bukan pelanggaran HAM, menyatakan sikap perlawanan hukum yang ia sampaikan di Lembaga Pertahanan Nasional tentang ketidakterkaitannya pada kasus pelanggaran HAM serius di Timor Leste jelang pelaksanaan dan pasca Jajak Pendapat 1999.

"Pernyataan yang kontroversial itu menjadi sulit dibayangkan keluar oleh posisi jabatan publik yang idealnya mampu mengkoordinasikan jaminan pelaksanaan dan perlindungan hukum, politik dan keamanan di Indonesia secara terukur, terpadu dan sistematis," katanya. [vv]
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit
Kontras Sebut Wiranto Kerap Keluarkan Usulan yang Ancam Demokrasi

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memandang rencana pembentukan tim hukum nasional untuk merespons tindakan, ucapan dan pemikiran tokoh oleh Menko Polhukam Wiranto sebagai tindakan yang berlebihan, tidak proporsional, cenderung subjektif tanpa parameter yang jelas dan akuntabel. Lebih jauh, pembentukan tim tersebut berpotensi membungkam kebebasan berpendapat, berekspresi dan berkumpul, termasuk berpotensi mencederai kebebasan pers.

"Karena Wiranto juga menyebutkan akan menutup media yang membantu pelanggaran hukum," kata koordinator Kontras, Yati Andriyani, melalui pesan singkatnya, Selasa 7 Mei 2019.

Ia menambahkan wacana pembentukan tim hukum nasional ini seolah menunjukkan negara tidak memiliki dan tidak mempercayai instrumen serta mekanisme penegakan hukum yang ada. Dan juga menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga negara mengingat solusi yang ditawarkan dalam menghadapi dinamika politik dan situasi sosial. Dengan membentuk tim ini justru berpotensi terjadi tumpang tindih kewenangan lembaga penegakan hukum dan pengawasan yang ada.

"Kekhawatiran atau kepanikan pemerintah atau kelompok mana pun atas dinamika dan situasi politik yang muncul pasca pemilu tetap harus direspons secara proporsional, terukur dan akuntabel. Di antaranya dengan tetap mengedepankan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia," katanya.

Kebijakan yang dikeluarkan dalam menghadapi dinamika politik tidak boleh mencederai nilai-nilai demokrasi dan HAM, yang menjamin hak kebebasan berpendapat, berekspresi dan berkumpul. Ancaman terhadap pers, pengawasan terhadap tokoh dan warga masyarakat lainnya yang tidak jelas parameternya dan akuntabilitasnya hanya akan memundurkan demokrasi.b

"Sementara aturan negara yang lainnya seperti UU ITE telah cukup ampuh merenggut kebebasan berekspresi warga negara," tegasnya.

Kontras juga mencatat Wiranto kerap kali mengeluarkan usulan yang kontroversial dan mengancam demokrasi. Sejumlah pernyataan dan kebijakan yang keluar sejak Wiranto diangkat menjadi menteri cenderung memberikan ruang gerak kepada penguasa untuk mengambil keputusan-keputusan yang berujung pada kontroversi, melanggengkan impunitas, dan melanggar hukum.

Seperti Wiranto mengatakan bahwa hukuman mati di Indonesia tidak perlu dievaluasi, penyelesaian peristiwa 1965 diselesaikan dengan pendekatan non–yudisial, pembuatan Dewan Kerukunan Nasional, mendukung pembubaran organisasi tanpa mekanisme hukum. Selain itu Wiranto juga mengatakan peristiwa Deiyai di Papua bukan pelanggaran HAM, menyatakan sikap perlawanan hukum yang ia sampaikan di Lembaga Pertahanan Nasional tentang ketidakterkaitannya pada kasus pelanggaran HAM serius di Timor Leste jelang pelaksanaan dan pasca Jajak Pendapat 1999.

"Pernyataan yang kontroversial itu menjadi sulit dibayangkan keluar oleh posisi jabatan publik yang idealnya mampu mengkoordinasikan jaminan pelaksanaan dan perlindungan hukum, politik dan keamanan di Indonesia secara terukur, terpadu dan sistematis," katanya. [vv]

0 Response to "Kontras Sebut Wiranto Kerap Keluarkan Usulan yang Ancam Demokrasi"

Post a comment




>