Johan: Jokowi akan Reshuffle Menteri yang Jadi Tersangka

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi menyampaikan, reshuffle menteri kabinet kerja yang tersangkut kasus hukum akan dilakukan jika sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Isu reshuffle ini semakin menguat setelah sejumlah menteri ikut terseret dalam proses hukum di KPK.

"Keputusan mengganti seseorang menteri itu ada beberapa alasan selain kinerja. Di antaranya ketika menteri tersangkut hukum dan berstatus sebagai tersangka, itu pasti akan diganti," ujar Johan Budi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (8/5).

Johan mencontohkan, reshuffle telah dilakukan oleh Jokowi saat terdapat menteri yang tersangkut kasus hukum di KPK dan mengundurkan diri beberapa waktu silam. Kendati demikian, ia mengaku belum mendengar rencana reshuffle dalam waktu dekat ini.

"Mengenai apakah ada reshuffle dalam waktu dekat ini saya tidak tahu," kata dia.

Selain karena tersangkut kasus hukum, reshuffle kabinet juga akan dilakukan jika kinerja menteri buruk.

"Ketika Pak Presiden melihat kinerja menterinya tidak perform, bisa diganti sewaktu-waktu, dan (jika) menterinya tersangkut hukum," ujar Johan.

Menurut Johan, Presiden selalu mengingatkan jajarannya agar menjauhi korupsi. Presiden juga menegaskan akan menghormati dan tidak akan mengintervensi proses hukum di KPK jika terdapat menterinya yang terjerat kasus.

"Selalu Presiden dan selalu mengingatkan jajaran kabinetnya untuk tidak melakukan korupsi. Dan di dalam peringatan itu Presiden mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak merampok uang rakyat," ujar Johan.

Seperti diketahui, sejumlah menteri Kabinet Kerja tersangkut proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Mereka di antaranya yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, dan juga Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Menag Lukman diketahui tengah menjalani proses pemeriksaan oleh KPK terkait kasus jual beli jabatan yang melibatkan Romahurmuziy. Sedangkan Menpora Imam Nahrawi diduga terlibat dalam kasus suap dana hibah KONI. Sementara Mendag Enggartiasto belum menjalani pemeriksaan oleh KPK. Namun, KPK telah menggeledah ruang kerjanya. [ml]

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi menyampaikan, reshuffle menteri kabinet kerja yang tersangkut kasus hukum akan dilakukan jika sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Isu reshuffle ini semakin menguat setelah sejumlah menteri ikut terseret dalam proses hukum di KPK.

"Keputusan mengganti seseorang menteri itu ada beberapa alasan selain kinerja. Di antaranya ketika menteri tersangkut hukum dan berstatus sebagai tersangka, itu pasti akan diganti," ujar Johan Budi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (8/5).

Johan mencontohkan, reshuffle telah dilakukan oleh Jokowi saat terdapat menteri yang tersangkut kasus hukum di KPK dan mengundurkan diri beberapa waktu silam. Kendati demikian, ia mengaku belum mendengar rencana reshuffle dalam waktu dekat ini.

"Mengenai apakah ada reshuffle dalam waktu dekat ini saya tidak tahu," kata dia.

Selain karena tersangkut kasus hukum, reshuffle kabinet juga akan dilakukan jika kinerja menteri buruk.

"Ketika Pak Presiden melihat kinerja menterinya tidak perform, bisa diganti sewaktu-waktu, dan (jika) menterinya tersangkut hukum," ujar Johan.

Menurut Johan, Presiden selalu mengingatkan jajarannya agar menjauhi korupsi. Presiden juga menegaskan akan menghormati dan tidak akan mengintervensi proses hukum di KPK jika terdapat menterinya yang terjerat kasus.

"Selalu Presiden dan selalu mengingatkan jajaran kabinetnya untuk tidak melakukan korupsi. Dan di dalam peringatan itu Presiden mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak merampok uang rakyat," ujar Johan.

Seperti diketahui, sejumlah menteri Kabinet Kerja tersangkut proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Mereka di antaranya yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, dan juga Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Menag Lukman diketahui tengah menjalani proses pemeriksaan oleh KPK terkait kasus jual beli jabatan yang melibatkan Romahurmuziy. Sedangkan Menpora Imam Nahrawi diduga terlibat dalam kasus suap dana hibah KONI. Sementara Mendag Enggartiasto belum menjalani pemeriksaan oleh KPK. Namun, KPK telah menggeledah ruang kerjanya. [ml]

Tweet