Demokrat: SBY Instruksikan Bantu Prabowo-Sandi Jika Berperkara di MK

Sikap politik Partai Demokrat banyak mendapat sorotan pascapemungutan suara 17 April lalu, lantaran dirumorkan bakal merapat ke kubu petahana. Namun, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menegaskan, partainya tetap bersama Prabowo-Sandi.

Bahkan, Ferdinand mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan kepada para kadernya untuk membantu Prabowo-Sandi jika nanti berperkara ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilpres 2019. “Amanat dari Ketum Pak SBY kalau ada tim pencari fakta silahkan dibantu dan kalau ada ini (pilpres) bermuara ke jalur hukum, silakan Partai Demokrat membantu BPN (Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi),” kata Ferdinand di Kantor KPU, Jakarta, Ahad (5/5).

“Kalau memang BPN membutuhkan pengacara-pengacara dari Partai Demokrat, maka amanatnya (SBY) ke kami harus dibantu,” ujarnya melanjutkan.

Bagi Ferdinand, sikap sang ketua umum itu sekaligus mencerminkan kesetujuan SBY bahwa pertarungan pilpres masih berlangsung. “Artinya, kita bisa terjemahkan di situ. Pak SBY menginginkan pertarungan ini tetap ada, tetapi di jalur koridor hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi norma-norma kebangsaan,” tuturnya.

Ferdinand lalu mengulas kembali pertemuan Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan Jokowi di Istana Negara, Jumat (3/5) lalu. Dia memastikan, dalam pertemuan itu tidak ada perbincangan terkait wacana Partai Demokrat bergabung dengan koalisi pendukung petahana.

“Tidak ada pembicaraan bagaimana supaya Partai Demokrat kemudian keluar dari 02 ke 01, tidak. Tidak ada pembicaraan mengarah ke sana,” ucap politikus asal Sumut itu.

Pertemuan Jokowi-AHY, menurut Ferdinand, hanya silaturahmi biasa. Pada kesempatan itu, AHY hanya sebatas memberikan pandangan-pandangan terkait situasi politik terkini kepada Jokowi selaku kepala negara.

“Ini adalah kewajiban moral Partai Demokrat sebagai lembaga politik, yaitu memberikan pandangan-pandangan politiknya kepada pemerintah, kepada presiden, ketika diminta dan dibutuhkan,” ujarnya. [ins]

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Sikap politik Partai Demokrat banyak mendapat sorotan pascapemungutan suara 17 April lalu, lantaran dirumorkan bakal merapat ke kubu petahana. Namun, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menegaskan, partainya tetap bersama Prabowo-Sandi.

Bahkan, Ferdinand mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan kepada para kadernya untuk membantu Prabowo-Sandi jika nanti berperkara ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilpres 2019. “Amanat dari Ketum Pak SBY kalau ada tim pencari fakta silahkan dibantu dan kalau ada ini (pilpres) bermuara ke jalur hukum, silakan Partai Demokrat membantu BPN (Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi),” kata Ferdinand di Kantor KPU, Jakarta, Ahad (5/5).

“Kalau memang BPN membutuhkan pengacara-pengacara dari Partai Demokrat, maka amanatnya (SBY) ke kami harus dibantu,” ujarnya melanjutkan.

Bagi Ferdinand, sikap sang ketua umum itu sekaligus mencerminkan kesetujuan SBY bahwa pertarungan pilpres masih berlangsung. “Artinya, kita bisa terjemahkan di situ. Pak SBY menginginkan pertarungan ini tetap ada, tetapi di jalur koridor hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi norma-norma kebangsaan,” tuturnya.

Ferdinand lalu mengulas kembali pertemuan Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan Jokowi di Istana Negara, Jumat (3/5) lalu. Dia memastikan, dalam pertemuan itu tidak ada perbincangan terkait wacana Partai Demokrat bergabung dengan koalisi pendukung petahana.

“Tidak ada pembicaraan bagaimana supaya Partai Demokrat kemudian keluar dari 02 ke 01, tidak. Tidak ada pembicaraan mengarah ke sana,” ucap politikus asal Sumut itu.

Pertemuan Jokowi-AHY, menurut Ferdinand, hanya silaturahmi biasa. Pada kesempatan itu, AHY hanya sebatas memberikan pandangan-pandangan terkait situasi politik terkini kepada Jokowi selaku kepala negara.

“Ini adalah kewajiban moral Partai Demokrat sebagai lembaga politik, yaitu memberikan pandangan-pandangan politiknya kepada pemerintah, kepada presiden, ketika diminta dan dibutuhkan,” ujarnya. [ins]

Tweet