Alasan Wiranto Bentuk Tim Pengawas Omongan Tokoh


 Suasana kebatinan masyarakat tentang penindakan hukum menjadi alasan Menkopolhukam Jenderal (purn) Wiranto membentuk Tim Hukum Nasional. Tim yang nantinya akan melakukan pengawasan terhadap pernyataan-pernyataan para tokoh nasional.


Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam, Adi Warman menjelaskan, saat ini suasana kebatinan masyarakat membuat aparat penegak hukum dalam posisi yang serba salah.

“Aparat penegak hukum bertindak salah, tidak bertindak juga dianggap salah oleh sebagaian masyarakat. Nanti kalau bertindak dianggap mendukung si ini mencederai si ini,” terangnya dalam talkshow di TVOne sesaat lalu, Kamis (9/5).



Atas alasan itu, Wiranto beritikad baik untuk mengatasi masalah tersebut. Mantan ketua umum Hanura itu, sambung Adi, menilai perlu ada kajian orang-orang yang baik, yang mengerti hukum dan tidak terkontaminasi politik.

“Orang-orang yang akan melihat, menelusuri, dan mempelajari dengan detail, mana perbuatan yang bisa dipidana, mana yang tidak,” lanjutnya.

Namun demikian, tim tidak akan ikut dalam proses penindakan. Sebatas, memberi rekomendasi.

Tim, masih kata Adi, akan berisi 24 orang dan terdiri dari profesor, ahli hukum pidana, dan tata negara. 

“Di mana 13 orang akademisi dan sisanya birokrasi,” jelasnya. [rml]
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

 Suasana kebatinan masyarakat tentang penindakan hukum menjadi alasan Menkopolhukam Jenderal (purn) Wiranto membentuk Tim Hukum Nasional. Tim yang nantinya akan melakukan pengawasan terhadap pernyataan-pernyataan para tokoh nasional.


Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam, Adi Warman menjelaskan, saat ini suasana kebatinan masyarakat membuat aparat penegak hukum dalam posisi yang serba salah.

“Aparat penegak hukum bertindak salah, tidak bertindak juga dianggap salah oleh sebagaian masyarakat. Nanti kalau bertindak dianggap mendukung si ini mencederai si ini,” terangnya dalam talkshow di TVOne sesaat lalu, Kamis (9/5).



Atas alasan itu, Wiranto beritikad baik untuk mengatasi masalah tersebut. Mantan ketua umum Hanura itu, sambung Adi, menilai perlu ada kajian orang-orang yang baik, yang mengerti hukum dan tidak terkontaminasi politik.

“Orang-orang yang akan melihat, menelusuri, dan mempelajari dengan detail, mana perbuatan yang bisa dipidana, mana yang tidak,” lanjutnya.

Namun demikian, tim tidak akan ikut dalam proses penindakan. Sebatas, memberi rekomendasi.

Tim, masih kata Adi, akan berisi 24 orang dan terdiri dari profesor, ahli hukum pidana, dan tata negara. 

“Di mana 13 orang akademisi dan sisanya birokrasi,” jelasnya. [rml]

0 Response to "Alasan Wiranto Bentuk Tim Pengawas Omongan Tokoh"

Post a comment




>