WNI Dihalangi Mencoblos, Muncul Petisi Pemilu di Australia Diulang

Ilustrasi hak pilih perempuan dalam pemilu

Muncul petisi yang mendesak agar pemilu Indonesia di Sydney, Australia, diulang karena dilaporkan ada kecurangan dalam penyelenggaraan pemungutan suara di sana kemarin.


Sebagaimana dikutip dari laman petisi online, Change.org, sebuah akun bernama The Rock mengklaim bahwa ratusan warga Indonesia yang mempunyai hak pilih tidak diizinkan mencoblos padahal sudah ada antrean panjang di depan TPS Townhall sejak siang.

“Proses yg panjang dan ketidakmampuan PPLN [Panitia Pemilihan Luar Negeri] Sydney sebagai penyelenggara menyebabkan antrian tidak bisa berakhir sampai jam 6 sore waktu setempat. Sehingga ratusan orang yg sudah mengantri sekitar 2 jam tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya untuk memilih karena PPLN dengan sengaja menutup TPS tepat jam 6 sore tanpa menghiraukan ratusan pemilih yg mengantri di luar,” tulis The Rock.
“Untuk itulah komunitas masyarakat Indonesia menuntut pemilu ulang 2019 di Sydney Australia. Besar harapan kami KPU, Bawaslu dan Presiden Joko Widodo bisa mendengar, menyelidiki dan menyetujui tuntutan kami. Sekian dan Terimakasih.”
Petisi berjudul “Pemilu ulang pilpres di Sydney Australia” itu sudah ditandatangani oleh 16.646 orang sejak diunggah kemarin, berdasarkan informasi yang diakses VIVA pada Senin, 15 April 2019.
Seorang warga Indonesia di Malaysia, Linggawati Suwahjo, sebelumnya melaporkan peristiwa tentang dugaan kecurangan pemilu di Sydney. Lingga mengaku tidak dapat memberikan hak suaranya karena dia terdaftar sebagai pemilu dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Sebab Lingga pindah dari Jakarta Barat ke Sydney.
Lingga lantas mendatangi kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sydney untuk memberikan suaranya. Petugas di KJRI memberitahukan kepada Lingga bahwa namanya terdaftar di TPS 5 di Sydney Town Hall George Street.
Tapi Lingga tak dapat segera masuk ke bilik TPS dan dia harus menunggu. Sayang, penantiannya sia-sia karena dia tidak bisa memilih, padahal petugas sudah menyuruhnya untuk menunggu.
Petugas KJRI, katanya, menerapkan sistem time out atau waktu habis dengan tenggat yang sangat terbatas, yaitu satu jam saja, bagi WNI yang membawa formulir A5. Mestinya dapat diperpanjang jika melihat antusiasme masyarakat Indonesia di sana.
Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyesalkan peristiwa itu karena mestinya penyelenggara pemilu memfasilitasi setiap warga Indonesia di sana untuk memberikan hak suaranya.
Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, mengingatkan bahwa hak memilih setiap warga negara dijamin oleh konstitusi dan tidak boleh dihambat, termasuk ketika berhadapan dengan persoalan administrasi. Menurutnya, mereka yang menghalangi atau menghambat bisa diancam dengan hukuman dua tahun penjara.
"Mereka datang telah mendaftar dan tidak bisa menggunakan hak pilihnya itu merupakan kejahatan demokrasi dengan sanksi pidana dua tahun penjara, bagi mereka yang menghalang-halangi warga negara yang punya hak konstitusional untuk memilih, karena itu MK telah menetapkan hukum konstitusi," kata Hasto di Media Center Jokowi-Ma'ruf, di Jakarta, Minggu, 14 April.[viva]
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit
Ilustrasi hak pilih perempuan dalam pemilu

Muncul petisi yang mendesak agar pemilu Indonesia di Sydney, Australia, diulang karena dilaporkan ada kecurangan dalam penyelenggaraan pemungutan suara di sana kemarin.


Sebagaimana dikutip dari laman petisi online, Change.org, sebuah akun bernama The Rock mengklaim bahwa ratusan warga Indonesia yang mempunyai hak pilih tidak diizinkan mencoblos padahal sudah ada antrean panjang di depan TPS Townhall sejak siang.

“Proses yg panjang dan ketidakmampuan PPLN [Panitia Pemilihan Luar Negeri] Sydney sebagai penyelenggara menyebabkan antrian tidak bisa berakhir sampai jam 6 sore waktu setempat. Sehingga ratusan orang yg sudah mengantri sekitar 2 jam tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya untuk memilih karena PPLN dengan sengaja menutup TPS tepat jam 6 sore tanpa menghiraukan ratusan pemilih yg mengantri di luar,” tulis The Rock.
“Untuk itulah komunitas masyarakat Indonesia menuntut pemilu ulang 2019 di Sydney Australia. Besar harapan kami KPU, Bawaslu dan Presiden Joko Widodo bisa mendengar, menyelidiki dan menyetujui tuntutan kami. Sekian dan Terimakasih.”
Petisi berjudul “Pemilu ulang pilpres di Sydney Australia” itu sudah ditandatangani oleh 16.646 orang sejak diunggah kemarin, berdasarkan informasi yang diakses VIVA pada Senin, 15 April 2019.
Seorang warga Indonesia di Malaysia, Linggawati Suwahjo, sebelumnya melaporkan peristiwa tentang dugaan kecurangan pemilu di Sydney. Lingga mengaku tidak dapat memberikan hak suaranya karena dia terdaftar sebagai pemilu dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Sebab Lingga pindah dari Jakarta Barat ke Sydney.
Lingga lantas mendatangi kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sydney untuk memberikan suaranya. Petugas di KJRI memberitahukan kepada Lingga bahwa namanya terdaftar di TPS 5 di Sydney Town Hall George Street.
Tapi Lingga tak dapat segera masuk ke bilik TPS dan dia harus menunggu. Sayang, penantiannya sia-sia karena dia tidak bisa memilih, padahal petugas sudah menyuruhnya untuk menunggu.
Petugas KJRI, katanya, menerapkan sistem time out atau waktu habis dengan tenggat yang sangat terbatas, yaitu satu jam saja, bagi WNI yang membawa formulir A5. Mestinya dapat diperpanjang jika melihat antusiasme masyarakat Indonesia di sana.
Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyesalkan peristiwa itu karena mestinya penyelenggara pemilu memfasilitasi setiap warga Indonesia di sana untuk memberikan hak suaranya.
Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, mengingatkan bahwa hak memilih setiap warga negara dijamin oleh konstitusi dan tidak boleh dihambat, termasuk ketika berhadapan dengan persoalan administrasi. Menurutnya, mereka yang menghalangi atau menghambat bisa diancam dengan hukuman dua tahun penjara.
"Mereka datang telah mendaftar dan tidak bisa menggunakan hak pilihnya itu merupakan kejahatan demokrasi dengan sanksi pidana dua tahun penjara, bagi mereka yang menghalang-halangi warga negara yang punya hak konstitusional untuk memilih, karena itu MK telah menetapkan hukum konstitusi," kata Hasto di Media Center Jokowi-Ma'ruf, di Jakarta, Minggu, 14 April.[viva]

0 Response to "WNI Dihalangi Mencoblos, Muncul Petisi Pemilu di Australia Diulang"

Post a comment




>