
Ekonom Senior menyoroti inklusifitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu. Menurutnya, banyak sekali laporan dari masyarakat yang tidak direspons.
Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa RR itu dalam program Catatan Demokrasi TVOne, yang membahas pernyataan Mantan Ketua MK Mahfud MD soal provinsi yang dimenangkan Prabowo-Sandi sebagai daerah yang dulunya garis keras secara agama, Selasa (30/4).
Menurut RR, bangsa Indonesia sangat mendambakan keadilan. Oleh karenanya, KPU harus terbuka dalam setiap laporan yang dilakukan masyarakat.
"Bangsa kita paling tidak suka ketidakadilan, apakah itu dalam bentuk kecurangan atau ketidakmampuan teknis. Misalnya di dalam kasus Pemilu ini, kami minta sistem IT KPU diaudit yang benar, audit forensik. Ketahuan nanti kalau ada permainan dan lain-lain," ujar RR.
RR meyakini, masyarakat Indonesia tidak perlu diajari soal rekonsiliasi. Keterbukaan dan transparansi penyelenggara Pemilu akan sendirinya membuat rakyat dengan sukarela untuk rekonsiliasi pasca perta demokrasi.
"Jadi selama kita terbuka, transparan, rakyat kita bisa terima kok. Dan kalau itu terjadi, bangsa kita dengan gampang melakukan rekonsiliasi," tandas RR.
Dalam kesempatan tersebut, Mantan Menteri Era Jokowi itu juga menilai Pemilu 2019 sebagai pesta demokrasi terburuk dalam sejarah Indonesia. [rm]
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit

Ekonom Senior menyoroti inklusifitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu. Menurutnya, banyak sekali laporan dari masyarakat yang tidak direspons.
Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa RR itu dalam program Catatan Demokrasi TVOne, yang membahas pernyataan Mantan Ketua MK Mahfud MD soal provinsi yang dimenangkan Prabowo-Sandi sebagai daerah yang dulunya garis keras secara agama, Selasa (30/4).
Menurut RR, bangsa Indonesia sangat mendambakan keadilan. Oleh karenanya, KPU harus terbuka dalam setiap laporan yang dilakukan masyarakat.
"Bangsa kita paling tidak suka ketidakadilan, apakah itu dalam bentuk kecurangan atau ketidakmampuan teknis. Misalnya di dalam kasus Pemilu ini, kami minta sistem IT KPU diaudit yang benar, audit forensik. Ketahuan nanti kalau ada permainan dan lain-lain," ujar RR.
RR meyakini, masyarakat Indonesia tidak perlu diajari soal rekonsiliasi. Keterbukaan dan transparansi penyelenggara Pemilu akan sendirinya membuat rakyat dengan sukarela untuk rekonsiliasi pasca perta demokrasi.
"Jadi selama kita terbuka, transparan, rakyat kita bisa terima kok. Dan kalau itu terjadi, bangsa kita dengan gampang melakukan rekonsiliasi," tandas RR.
Dalam kesempatan tersebut, Mantan Menteri Era Jokowi itu juga menilai Pemilu 2019 sebagai pesta demokrasi terburuk dalam sejarah Indonesia. [rm]
0 Response to "Rizal Ramli: Bangsa Indonesia Paling Tidak Suka Ketidakadilan"
Post a comment