Rizal Ramli: Bangsa Indonesia Paling Tidak Suka Ketidakadilan

Ekonom Senior menyoroti inklusifitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu. Menurutnya, banyak sekali laporan dari masyarakat yang tidak direspons.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa RR itu dalam program Catatan Demokrasi TVOne, yang membahas pernyataan Mantan Ketua MK Mahfud MD soal provinsi yang dimenangkan Prabowo-Sandi sebagai daerah yang dulunya garis keras secara agama, Selasa (30/4).

Menurut RR, bangsa Indonesia sangat mendambakan keadilan. Oleh karenanya, KPU harus terbuka dalam setiap laporan yang dilakukan masyarakat. 

"Bangsa kita paling tidak suka ketidakadilan, apakah itu dalam bentuk kecurangan atau ketidakmampuan teknis. Misalnya di dalam kasus Pemilu ini, kami minta sistem IT KPU diaudit yang benar, audit  forensik. Ketahuan nanti kalau ada permainan dan lain-lain," ujar RR.

RR meyakini, masyarakat Indonesia tidak perlu diajari soal rekonsiliasi. Keterbukaan dan transparansi penyelenggara Pemilu akan sendirinya membuat rakyat dengan sukarela untuk rekonsiliasi pasca perta demokrasi. 

"Jadi selama kita terbuka, transparan, rakyat kita bisa terima kok. Dan kalau itu terjadi, bangsa kita dengan gampang melakukan rekonsiliasi," tandas RR.

Dalam kesempatan tersebut, Mantan Menteri Era Jokowi itu juga menilai Pemilu 2019 sebagai pesta demokrasi terburuk dalam sejarah Indonesia. [rm]

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Ekonom Senior menyoroti inklusifitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu. Menurutnya, banyak sekali laporan dari masyarakat yang tidak direspons.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa RR itu dalam program Catatan Demokrasi TVOne, yang membahas pernyataan Mantan Ketua MK Mahfud MD soal provinsi yang dimenangkan Prabowo-Sandi sebagai daerah yang dulunya garis keras secara agama, Selasa (30/4).

Menurut RR, bangsa Indonesia sangat mendambakan keadilan. Oleh karenanya, KPU harus terbuka dalam setiap laporan yang dilakukan masyarakat. 

"Bangsa kita paling tidak suka ketidakadilan, apakah itu dalam bentuk kecurangan atau ketidakmampuan teknis. Misalnya di dalam kasus Pemilu ini, kami minta sistem IT KPU diaudit yang benar, audit  forensik. Ketahuan nanti kalau ada permainan dan lain-lain," ujar RR.

RR meyakini, masyarakat Indonesia tidak perlu diajari soal rekonsiliasi. Keterbukaan dan transparansi penyelenggara Pemilu akan sendirinya membuat rakyat dengan sukarela untuk rekonsiliasi pasca perta demokrasi. 

"Jadi selama kita terbuka, transparan, rakyat kita bisa terima kok. Dan kalau itu terjadi, bangsa kita dengan gampang melakukan rekonsiliasi," tandas RR.

Dalam kesempatan tersebut, Mantan Menteri Era Jokowi itu juga menilai Pemilu 2019 sebagai pesta demokrasi terburuk dalam sejarah Indonesia. [rm]

Tweet