
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menemukan adanya indikasi kecurangan dalam pemilihan legislatif (Pileg) di Surabaya, Jawa Timur. Salah satu temuannya yaitu, 35 persen form C1 yang salah hitung.
"Kecurangan ada di 35 persen TPS di Surabaya. Di Surabaya ada total 8.146 TPS. Kami menemukan 35 persen form C1 salah hitung," jawab singkat Ketua DPC PKB Surabaya, Musyafak Rouf saat dikonfirmasi, Senin (22/4).
Musyafak menduga, ada pihak yang sengaja melakukan penggelembungan suara dalam Pileg 2019 di Surabaya. Salah satu pihak yang ditudingnya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Tudingan tersebut bukan tanpa alasan. Musyafak mengatakan, pihaknya menemukan adanya ketidakcocokan data TPS 97 Kelurahan Patemo. Di TPS tersebut, PDIP seharusnya meraih 26 suara, namun ditulis menjadi 88 suara.
"Penggelembungan suara yang dilakukan oleh PDIP yang masif di beberapa TPS. Dan itu kegiatannya hampir sama," ujar Musyafak.
Sebelumnya, sejumlah partai politik di Surabaya menghadap ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya, pada Sabtu (20/4). Parpol yang datang di antaranya, DPC PKB Surabaya, DPC Partai Gerindra Surabaya, DPC Partai Hanura Surabaya, DPD PAN Surabaya, DPD PKS, dan caleg DPR RI dari Partai Golkar Abraham Sridjaja.
Enam partai tersebut meminta penyelenggara Pemilu 2019 untuk mengulang perhitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka menilai, penyelenggara tak bersikap transparan pada saat proses perhitungan suara.
DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya menyatakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akan melakukan penghitungan suara ulang 8.146 TPS berpotensi memperkeruh suasana. Sikap Bawaslu juga dinilai akan menghambat tahapan Pemilu 2019.
"Adanya rekomendasi itu dengan sendirinya telah mengabaikan kinerja seluruh KPPS (Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara) se-Kota Surabaya, yang telah bekerja dengan kelelahan luar biasa, mulai pagi saat hari H Pemilu 17 April 2019, bahkan hingga subuh," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Whisnu Sakti Buana di Surabaya, Senin (22/4).
Selain itu, lanjut dia, Bawaslu Surabaya juga punya pengawas di seluruh TPS yang dibayar negara. Sebab itu, pengawasan atas TPS semestinya otomatis dilakukan oleh para aparatur Bawaslu, terlebih ketika terjadi kesalahan dan pelanggaran.
"Jika semua TPS dihitung ulang, maka mubazir negara membayar seluruh pengawas TPS se-Kota Surabaya, dengan anggaran besar," ujar Whisnu yang juga wakil wali Kota Surabaya ini. [republika]
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menemukan adanya indikasi kecurangan dalam pemilihan legislatif (Pileg) di Surabaya, Jawa Timur. Salah satu temuannya yaitu, 35 persen form C1 yang salah hitung.
"Kecurangan ada di 35 persen TPS di Surabaya. Di Surabaya ada total 8.146 TPS. Kami menemukan 35 persen form C1 salah hitung," jawab singkat Ketua DPC PKB Surabaya, Musyafak Rouf saat dikonfirmasi, Senin (22/4).
Musyafak menduga, ada pihak yang sengaja melakukan penggelembungan suara dalam Pileg 2019 di Surabaya. Salah satu pihak yang ditudingnya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Tudingan tersebut bukan tanpa alasan. Musyafak mengatakan, pihaknya menemukan adanya ketidakcocokan data TPS 97 Kelurahan Patemo. Di TPS tersebut, PDIP seharusnya meraih 26 suara, namun ditulis menjadi 88 suara.
"Penggelembungan suara yang dilakukan oleh PDIP yang masif di beberapa TPS. Dan itu kegiatannya hampir sama," ujar Musyafak.
Sebelumnya, sejumlah partai politik di Surabaya menghadap ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya, pada Sabtu (20/4). Parpol yang datang di antaranya, DPC PKB Surabaya, DPC Partai Gerindra Surabaya, DPC Partai Hanura Surabaya, DPD PAN Surabaya, DPD PKS, dan caleg DPR RI dari Partai Golkar Abraham Sridjaja.
Enam partai tersebut meminta penyelenggara Pemilu 2019 untuk mengulang perhitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka menilai, penyelenggara tak bersikap transparan pada saat proses perhitungan suara.
DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya menyatakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akan melakukan penghitungan suara ulang 8.146 TPS berpotensi memperkeruh suasana. Sikap Bawaslu juga dinilai akan menghambat tahapan Pemilu 2019.
"Adanya rekomendasi itu dengan sendirinya telah mengabaikan kinerja seluruh KPPS (Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara) se-Kota Surabaya, yang telah bekerja dengan kelelahan luar biasa, mulai pagi saat hari H Pemilu 17 April 2019, bahkan hingga subuh," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Whisnu Sakti Buana di Surabaya, Senin (22/4).
Selain itu, lanjut dia, Bawaslu Surabaya juga punya pengawas di seluruh TPS yang dibayar negara. Sebab itu, pengawasan atas TPS semestinya otomatis dilakukan oleh para aparatur Bawaslu, terlebih ketika terjadi kesalahan dan pelanggaran.
"Jika semua TPS dihitung ulang, maka mubazir negara membayar seluruh pengawas TPS se-Kota Surabaya, dengan anggaran besar," ujar Whisnu yang juga wakil wali Kota Surabaya ini. [republika]
0 Response to "PKB: 35 Persen Form C1 Surabaya Terindikasi Salah Hitung"
Post a comment