PKB: 35 Persen Form C1 Surabaya Terindikasi Salah Hitung

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menemukan adanya indikasi kecurangan dalam pemilihan legislatif (Pileg) di Surabaya, Jawa Timur. Salah satu temuannya yaitu, 35 persen form C1 yang salah hitung.

"Kecurangan ada di 35 persen TPS di Surabaya. Di Surabaya ada total 8.146 TPS. Kami menemukan 35 persen form C1 salah hitung," jawab singkat Ketua DPC PKB Surabaya, Musyafak Rouf saat dikonfirmasi, Senin (22/4).

Musyafak menduga, ada pihak yang sengaja melakukan penggelembungan suara dalam Pileg 2019 di Surabaya. Salah satu pihak yang ditudingnya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Tudingan tersebut bukan tanpa alasan. Musyafak mengatakan, pihaknya menemukan adanya ketidakcocokan data TPS 97 Kelurahan Patemo. Di TPS tersebut, PDIP seharusnya meraih 26 suara, namun ditulis menjadi 88 suara.

"Penggelembungan suara yang dilakukan oleh PDIP yang masif di beberapa TPS. Dan itu kegiatannya hampir sama," ujar Musyafak.

Sebelumnya, sejumlah partai politik di Surabaya menghadap ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya, pada Sabtu (20/4). Parpol yang datang di antaranya, DPC PKB Surabaya, DPC Partai Gerindra Surabaya, DPC Partai Hanura Surabaya, DPD PAN Surabaya, DPD PKS, dan caleg DPR RI dari Partai Golkar Abraham Sridjaja.

Enam partai tersebut meminta penyelenggara Pemilu 2019 untuk mengulang perhitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka menilai, penyelenggara tak bersikap transparan pada saat proses perhitungan suara.

DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya menyatakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akan melakukan penghitungan suara ulang 8.146 TPS berpotensi memperkeruh suasana. Sikap Bawaslu juga dinilai akan menghambat tahapan Pemilu 2019.

   

"Adanya rekomendasi itu dengan sendirinya telah mengabaikan kinerja seluruh KPPS (Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara) se-Kota Surabaya, yang telah bekerja dengan kelelahan luar biasa, mulai pagi saat hari H Pemilu 17 April 2019, bahkan hingga subuh," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Whisnu Sakti Buana di Surabaya, Senin (22/4).

Selain itu, lanjut dia, Bawaslu Surabaya juga punya pengawas di seluruh TPS yang dibayar negara. Sebab itu, pengawasan atas TPS semestinya otomatis dilakukan oleh para aparatur Bawaslu, terlebih ketika terjadi kesalahan dan pelanggaran.

"Jika semua TPS dihitung ulang, maka mubazir negara membayar seluruh pengawas TPS se-Kota Surabaya, dengan anggaran besar," ujar Whisnu yang juga wakil wali Kota Surabaya ini. [republika]

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menemukan adanya indikasi kecurangan dalam pemilihan legislatif (Pileg) di Surabaya, Jawa Timur. Salah satu temuannya yaitu, 35 persen form C1 yang salah hitung.

"Kecurangan ada di 35 persen TPS di Surabaya. Di Surabaya ada total 8.146 TPS. Kami menemukan 35 persen form C1 salah hitung," jawab singkat Ketua DPC PKB Surabaya, Musyafak Rouf saat dikonfirmasi, Senin (22/4).

Musyafak menduga, ada pihak yang sengaja melakukan penggelembungan suara dalam Pileg 2019 di Surabaya. Salah satu pihak yang ditudingnya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Tudingan tersebut bukan tanpa alasan. Musyafak mengatakan, pihaknya menemukan adanya ketidakcocokan data TPS 97 Kelurahan Patemo. Di TPS tersebut, PDIP seharusnya meraih 26 suara, namun ditulis menjadi 88 suara.

"Penggelembungan suara yang dilakukan oleh PDIP yang masif di beberapa TPS. Dan itu kegiatannya hampir sama," ujar Musyafak.

Sebelumnya, sejumlah partai politik di Surabaya menghadap ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya, pada Sabtu (20/4). Parpol yang datang di antaranya, DPC PKB Surabaya, DPC Partai Gerindra Surabaya, DPC Partai Hanura Surabaya, DPD PAN Surabaya, DPD PKS, dan caleg DPR RI dari Partai Golkar Abraham Sridjaja.

Enam partai tersebut meminta penyelenggara Pemilu 2019 untuk mengulang perhitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka menilai, penyelenggara tak bersikap transparan pada saat proses perhitungan suara.

DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya menyatakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akan melakukan penghitungan suara ulang 8.146 TPS berpotensi memperkeruh suasana. Sikap Bawaslu juga dinilai akan menghambat tahapan Pemilu 2019.

   

"Adanya rekomendasi itu dengan sendirinya telah mengabaikan kinerja seluruh KPPS (Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara) se-Kota Surabaya, yang telah bekerja dengan kelelahan luar biasa, mulai pagi saat hari H Pemilu 17 April 2019, bahkan hingga subuh," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Whisnu Sakti Buana di Surabaya, Senin (22/4).

Selain itu, lanjut dia, Bawaslu Surabaya juga punya pengawas di seluruh TPS yang dibayar negara. Sebab itu, pengawasan atas TPS semestinya otomatis dilakukan oleh para aparatur Bawaslu, terlebih ketika terjadi kesalahan dan pelanggaran.

"Jika semua TPS dihitung ulang, maka mubazir negara membayar seluruh pengawas TPS se-Kota Surabaya, dengan anggaran besar," ujar Whisnu yang juga wakil wali Kota Surabaya ini. [republika]

Tweet