Pengamat: Menghilangkan Hak Pilih Seseorang Bisa Dipidanakan

Ilustrasi Penjara

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi mengatakan setiap orang yang sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 510 Undang-Undang Pemilu, dimana sanksi pidana yang diberikan yakni pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

"Sedikitnya terdapat lima modus operandi yang menyebabkan hilang atau dihilangkannya hak pilih seseorang dan dapat dikenakan sanksi pidana," kata Yusfitriadi dihubungi di Jakarta, Senin (15/4). Pertama, penyelenggara pemilu di tingkat TPS tidak memberikan formulir C6 atau undangan menggunakan hak pilih kepada masyarakat dengan maksud apapun juga. Seperti dengan maksud tidak netral atau karena tidak profesional kinerjanya, yang berakibat pada hilangnya hak pilih seseorang.

Kedua, pada kasus pemutakhiran data pemilih, dimana masyarakat pemilik hak pilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih sementara, kemudian mengurus. Namun karena sistem pendataan pemilih yang seringkali tidak update maka namanya tetap tidak tercantum dalam DPT dan hilang hak suaranya.
Ketiga, perusahaan atau pelaku usaha yang tidak meliburkan karyawannya dan tidak memberikan karyawan kesempatan untuk memilih. Maka pelaku usaha itu telah melanggar hukum pidana pemilu.

Baca Juga :

Riset Bigdata Evello: Pilpres Sudah Selesai, Prabowo Insya Allah Menang


Keempat, provokasi golput, baik pada dunia nyata maupun di media-media lain oleh oknum tertentu yang memprovokasi masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya, juga dapat dikenakan pidana pemilu. "Karena seyogyanya kalau pun akan golput, itu merupakan hak politik personal," kata Yusfitriadi.

Kelima, intimidasi karena tidak memercayai sistem pemilu dan politik Republik Indonesia. Menurutnya, ada sebagian kecil masyarakat Indonesia yang terindikasi tidak percaya terhadap sistem yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk sistem demokrasi elektoral. "Seandainya melakukan intimidasi terhadap orang lain atau melakukan imbauan terhadap orang lain, maka bisa dijerat pidana pemilu," kata dia. [republika]
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit
Ilustrasi Penjara

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi mengatakan setiap orang yang sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 510 Undang-Undang Pemilu, dimana sanksi pidana yang diberikan yakni pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

"Sedikitnya terdapat lima modus operandi yang menyebabkan hilang atau dihilangkannya hak pilih seseorang dan dapat dikenakan sanksi pidana," kata Yusfitriadi dihubungi di Jakarta, Senin (15/4). Pertama, penyelenggara pemilu di tingkat TPS tidak memberikan formulir C6 atau undangan menggunakan hak pilih kepada masyarakat dengan maksud apapun juga. Seperti dengan maksud tidak netral atau karena tidak profesional kinerjanya, yang berakibat pada hilangnya hak pilih seseorang.

Kedua, pada kasus pemutakhiran data pemilih, dimana masyarakat pemilik hak pilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih sementara, kemudian mengurus. Namun karena sistem pendataan pemilih yang seringkali tidak update maka namanya tetap tidak tercantum dalam DPT dan hilang hak suaranya.
Ketiga, perusahaan atau pelaku usaha yang tidak meliburkan karyawannya dan tidak memberikan karyawan kesempatan untuk memilih. Maka pelaku usaha itu telah melanggar hukum pidana pemilu.

Baca Juga :

Riset Bigdata Evello: Pilpres Sudah Selesai, Prabowo Insya Allah Menang


Keempat, provokasi golput, baik pada dunia nyata maupun di media-media lain oleh oknum tertentu yang memprovokasi masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya, juga dapat dikenakan pidana pemilu. "Karena seyogyanya kalau pun akan golput, itu merupakan hak politik personal," kata Yusfitriadi.

Kelima, intimidasi karena tidak memercayai sistem pemilu dan politik Republik Indonesia. Menurutnya, ada sebagian kecil masyarakat Indonesia yang terindikasi tidak percaya terhadap sistem yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk sistem demokrasi elektoral. "Seandainya melakukan intimidasi terhadap orang lain atau melakukan imbauan terhadap orang lain, maka bisa dijerat pidana pemilu," kata dia. [republika]

0 Response to "Pengamat: Menghilangkan Hak Pilih Seseorang Bisa Dipidanakan"

Post a comment




>