Pemilihan 2019 Dipaksakan, Rasyid: KPK Harus Usut KPU!


Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang mempertontonkan Pemilu paling tidak legitimate di Indonesia. Pasalnya, sampai saat Pemilu 17 April 2019 diadakan, penyelesaian dan verifikasi Data Pemilih Siluman sebanyak 17,5 Juta tidak ada kabarnya.


"KPU kan punya proses coklit dan anggarannya pun tidak sedikit. Kita tidak mendapati kabar bahwa data pemilih Pemilu ini telah bersih dari data siluman. Data Pemilih yang amburadul menjadi salah satu pintu terjadinya kecurangan. Kejadian ini mengancam kredibilitas Pemilu kita" demikian disampaikan Abdul Rasyid Direktur Sabang Merauke Institute yang pernah menjadi Komisioner KPU. 

Rasyid melanjutkan, amburadulnya data Pemilih, seperti 17,5 juta data siluman yang gagal di-coklit dan hilangnya hak warga dalam memilih, mengakibatkan hilangnya kepercayaan rakyat pada pemilu kali ini.


Tentang kejadian banyaknya pemilih yang tidak dapat menunaikan haknya karena kurangnya surat suara, kata Rasyid bukan perkara ringan. 

Paling sedikit ada dua kejahatan yang telah dilakukan, yaitu kejahatan Pemilu dan Pidana Korupsi.

"Kurangnya surat suara, menunjukan KPU tidak cakap dalam menghitung logistik pemilu, hal ini harus diusut karena berdampak hilangnya hak warga dalam memilih. Apalagi jika ini adalah kesengajaan, KPU dapat dikenai pasal Pidana Pemilu dan Pidana Korupsi. Kami mengusulkan KPK segera masuk dan periksa Komisioner KPU dan jajarannya," demikian Rasyid. [rmol]
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang mempertontonkan Pemilu paling tidak legitimate di Indonesia. Pasalnya, sampai saat Pemilu 17 April 2019 diadakan, penyelesaian dan verifikasi Data Pemilih Siluman sebanyak 17,5 Juta tidak ada kabarnya.


"KPU kan punya proses coklit dan anggarannya pun tidak sedikit. Kita tidak mendapati kabar bahwa data pemilih Pemilu ini telah bersih dari data siluman. Data Pemilih yang amburadul menjadi salah satu pintu terjadinya kecurangan. Kejadian ini mengancam kredibilitas Pemilu kita" demikian disampaikan Abdul Rasyid Direktur Sabang Merauke Institute yang pernah menjadi Komisioner KPU. 

Rasyid melanjutkan, amburadulnya data Pemilih, seperti 17,5 juta data siluman yang gagal di-coklit dan hilangnya hak warga dalam memilih, mengakibatkan hilangnya kepercayaan rakyat pada pemilu kali ini.


Tentang kejadian banyaknya pemilih yang tidak dapat menunaikan haknya karena kurangnya surat suara, kata Rasyid bukan perkara ringan. 

Paling sedikit ada dua kejahatan yang telah dilakukan, yaitu kejahatan Pemilu dan Pidana Korupsi.

"Kurangnya surat suara, menunjukan KPU tidak cakap dalam menghitung logistik pemilu, hal ini harus diusut karena berdampak hilangnya hak warga dalam memilih. Apalagi jika ini adalah kesengajaan, KPU dapat dikenai pasal Pidana Pemilu dan Pidana Korupsi. Kami mengusulkan KPK segera masuk dan periksa Komisioner KPU dan jajarannya," demikian Rasyid. [rmol]

0 Response to "Pemilihan 2019 Dipaksakan, Rasyid: KPK Harus Usut KPU!"

Post a comment




>