KPU: Pembayaran Santunan Hanya untuk KPPS yang Kena Musibah

Komisioner KPU,  Evi Novida Ginting Manik, di Kantor KPU,  Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/3). KPU menyatakan JR Saragih harus kembali menyerahkan ijazahnya untuk diverifikasi.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik,  mengatakan santunan dari pemerintah hanya akan diberikan kepada para kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang mengalami musibah saat bertugas. Pemerintah melalui Kemenkeu sudah menyepakati skema besaran santunan untuk KPPS itu. 

"Santunan ini berlaku bagi penyelenggara yang mengalami kecelakaan kerja yang terjadi sejak Januari 2019 hingga berakhir masa tugas mereka. Sedangkan bagi penyelenggara yang jatuh sakit, dalam Juknis yang sedang disusun KPU, akan dimasukkan dalam kategori luka sedang maupun luka berat," jelas Evi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (29/4).

Dia melanjutkan, Menkeu sudah menyetujui usulan KPU untuk memberikan santunan bagi penyelenggara pemilu yang mengalami kecelakaan kerja selama bertugas dlm Pemilu 2019. Dalam surat yang dikirim Menkeu tertanggal 25 April 2019, diuraikan soal besaran santunan yang akan dibayarkan. 

"Untuk yang meninggal dunia sebesar Rp 36 juta, kemudian yang cacat permanen sebesar Rp 30 juta, bagi yang luka berat sebesar Rp 16,5 juta dan bagi yang luka sedang sebesar Rp 8,25 juta. Besaran ini adalah angka maksimal yang tidak boleh dilampaui," tegas Evi.

Evi mengungkapkan, Menkeu juga menegaskan bahwa anggaran untuk santunan ini tidak akan menambah alokasi anggaran di KPU. Namun KPU diminta mengoptimalkan anggaran yang saat ini telah dialokasikan bagi KPU. [republika]
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit
Komisioner KPU,  Evi Novida Ginting Manik, di Kantor KPU,  Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/3). KPU menyatakan JR Saragih harus kembali menyerahkan ijazahnya untuk diverifikasi.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik,  mengatakan santunan dari pemerintah hanya akan diberikan kepada para kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang mengalami musibah saat bertugas. Pemerintah melalui Kemenkeu sudah menyepakati skema besaran santunan untuk KPPS itu. 

"Santunan ini berlaku bagi penyelenggara yang mengalami kecelakaan kerja yang terjadi sejak Januari 2019 hingga berakhir masa tugas mereka. Sedangkan bagi penyelenggara yang jatuh sakit, dalam Juknis yang sedang disusun KPU, akan dimasukkan dalam kategori luka sedang maupun luka berat," jelas Evi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (29/4).

Dia melanjutkan, Menkeu sudah menyetujui usulan KPU untuk memberikan santunan bagi penyelenggara pemilu yang mengalami kecelakaan kerja selama bertugas dlm Pemilu 2019. Dalam surat yang dikirim Menkeu tertanggal 25 April 2019, diuraikan soal besaran santunan yang akan dibayarkan. 

"Untuk yang meninggal dunia sebesar Rp 36 juta, kemudian yang cacat permanen sebesar Rp 30 juta, bagi yang luka berat sebesar Rp 16,5 juta dan bagi yang luka sedang sebesar Rp 8,25 juta. Besaran ini adalah angka maksimal yang tidak boleh dilampaui," tegas Evi.

Evi mengungkapkan, Menkeu juga menegaskan bahwa anggaran untuk santunan ini tidak akan menambah alokasi anggaran di KPU. Namun KPU diminta mengoptimalkan anggaran yang saat ini telah dialokasikan bagi KPU. [republika]

0 Response to "KPU: Pembayaran Santunan Hanya untuk KPPS yang Kena Musibah"

Post a comment




>