Ketua KPU tak Setuju Ada TPF Kecurangan Pemilu

Ketua KPU tak Setuju Ada TPF Kecurangan Pemilu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, menyatakan tidak setuju dengan wacana pembentukan tim pencari fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019. Menurut Arief, proses pemilu masih berlangsung sebagaimana mestinya.

"Tidaklah, saya merasa belum sampai sejauh itu. Tidak diperlukan menurut saya (pembentukan TPF, Red)," ujar Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/4).

Dia melanjutkan, semua masih berjalan sebagaimana mestinya. Arief menilai semua pihak perlu memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat terkait pemilu. "Semua masih berjalan sebagaimana mestinya. Makanya publik harus kita edukasi supaya mereka paham dan tahu mana yang dipercaya dan tidak bisa dipercaya informasinya," tegas Arief.

Sebelumnya, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mempersilakan sejumlah pihak membentuk tim pencari fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019. Dia menegaskan pembentukkan TPF sangat terbuka dan tidak dilarang.

"Silakan saja, silakan, mau pencari fakta, pencari kecurangan, pencari hal-hal yang lain, mau uploading C1, monggo, silahkan," ujar Bagja ketika dikonfirmasi, Kamis (25/4).

Bagja mengatakan TPF nantinya bisa membantu tugas Bawaslu dalam menemukan dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu 2019. Namun, dia mengingatkan bahwa ruangan penghitungan dan rekap hasil pemilu terbatas, sehingga tidak perlu memaksakan diri masuk.

"Alhamdulillah ada yang bantu kita tapi ingat ruangan kan terbatas, jangan memaksa masuk ruangan, ada saksi parpol yang harus dihormat," ungkapnya.

Bagja menegaskan proses rekapitulasi berjenjang dilakukan secara terbuka. Dalam proses tersebut, ada saksi parpol, pengawas pemilu dan jajaran petugas KPU.

"Prosesnya harus bisa dilihat, proses perhitungan itu harus bisa dilihat, bukan di ruangan tertutup, tidak bisa dilihat, kemudian sembunyi-sembunyi, dikunci pintunya, ya engga bisa begitu juga," tambahnya. 

Sebagaimana diketahui, Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar mengusulkan agar dibentuk suatu tim gabungan yang diisi oleh komisi-komisi lemnaga negara. Tugas komisi tersebut yakni menelisik dugaan-dugaan kecurangan sepanjang tahapan Pemilu 2019. [rol]
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit
Ketua KPU tak Setuju Ada TPF Kecurangan Pemilu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, menyatakan tidak setuju dengan wacana pembentukan tim pencari fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019. Menurut Arief, proses pemilu masih berlangsung sebagaimana mestinya.

"Tidaklah, saya merasa belum sampai sejauh itu. Tidak diperlukan menurut saya (pembentukan TPF, Red)," ujar Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/4).

Dia melanjutkan, semua masih berjalan sebagaimana mestinya. Arief menilai semua pihak perlu memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat terkait pemilu. "Semua masih berjalan sebagaimana mestinya. Makanya publik harus kita edukasi supaya mereka paham dan tahu mana yang dipercaya dan tidak bisa dipercaya informasinya," tegas Arief.

Sebelumnya, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mempersilakan sejumlah pihak membentuk tim pencari fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019. Dia menegaskan pembentukkan TPF sangat terbuka dan tidak dilarang.

"Silakan saja, silakan, mau pencari fakta, pencari kecurangan, pencari hal-hal yang lain, mau uploading C1, monggo, silahkan," ujar Bagja ketika dikonfirmasi, Kamis (25/4).

Bagja mengatakan TPF nantinya bisa membantu tugas Bawaslu dalam menemukan dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu 2019. Namun, dia mengingatkan bahwa ruangan penghitungan dan rekap hasil pemilu terbatas, sehingga tidak perlu memaksakan diri masuk.

"Alhamdulillah ada yang bantu kita tapi ingat ruangan kan terbatas, jangan memaksa masuk ruangan, ada saksi parpol yang harus dihormat," ungkapnya.

Bagja menegaskan proses rekapitulasi berjenjang dilakukan secara terbuka. Dalam proses tersebut, ada saksi parpol, pengawas pemilu dan jajaran petugas KPU.

"Prosesnya harus bisa dilihat, proses perhitungan itu harus bisa dilihat, bukan di ruangan tertutup, tidak bisa dilihat, kemudian sembunyi-sembunyi, dikunci pintunya, ya engga bisa begitu juga," tambahnya. 

Sebagaimana diketahui, Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar mengusulkan agar dibentuk suatu tim gabungan yang diisi oleh komisi-komisi lemnaga negara. Tugas komisi tersebut yakni menelisik dugaan-dugaan kecurangan sepanjang tahapan Pemilu 2019. [rol]

0 Response to "Ketua KPU tak Setuju Ada TPF Kecurangan Pemilu"

Post a comment




>