Lembaga pemantau Pemilu 2019, Jurdil2019, mengajukan protes karena izinnya dicabut Bawaslu dan situsnya diblokir oleh Kementerian Kominfo. Mereka memprotes ke Bawaslu dan Kominfo.
"Kita menanyakan ada apa, karena tidak ada pemberitahuan. Jika disebutkan ada konten yang negatif, di mana? Kita tahu biasanya yang disebut konten negatif itu pornografi atau judi, itu tidak ada di situs kita," kata Rulianti, pihak yang mengajukan izin Jurdil2019 jadi lembaga pemantau pemilu, saat dimintai konfirmasi detikcom, Minggu (21/4/2019).
Rulianti baru membaca di media soal alasan pencabutan izin dari Bawaslu, yaitu menampilkan quick count. Rulianti menegaskan situsnya tak menampilkan quick count, melainkan real count.
"Quick count dan real count tidak sama. Yang kita tampilkan real count C1 dari relawan-relawan yang menyampaikan kepada kita. Kemudian kita menampilkannya kepada publik," ujarnya.
Bagi Rulianti, menampilkan data yang disebutnya real count merupakan upaya memantau pemilu agar berlangsung jujur dan adil. Namun saat ditanya soal bukti foto C1 plano, Rulianti tak menjawab tegas. Dia mempersilakan rekannya, Herman Tohari, berbicara.
Herman mengawali pernyataannya dengan menggugat pemblokiran oleh Bawaslu. Dia memprotes karena merasa situsnya tak menampilkan konten negatif.
"Saya bicara narasi logika hukum. Kominfo memblokir situs kami. Dalam aturannya, diblokir jika ada konten negatif, pornografi atau judi. Buktikan kalau itu ada. Kalau ujug-ujug ditutup secara sepihak, itu arogansi!" ujar Herman.
Herman mengungkit aturan yang ada di UU Pemilu, tepatnya Pasal 440 ayat (1) huruf e. Dia mengatakan pemantau pemilu berhak mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Bagi Herman, publikasi data yang disebutnya real count adalah bagian dari pemantauan pemilu.
"Ruang lingkup pemantauan pemilu bukan memantau orang bolak-balik ke TPS, tapi salah satunya dokumentasi hasil C1," ujar Herman protes.
Saat ditanya soal foto dokumentasi C1 di situsnya, dia mengatakan ada, namun tak ditampilkan di situs. Dia membandingkan dengan situs pemilu2019.kpu.go.id soal penghitungan suara, yang disebutnya tak juga menampilkan foto formulir C1. Padahal, di situs KPU, di bagian bawah grafik, ada hasil scan formulir C1 yang ditampilkan.
Herman kembali memprotes soal pemblokiran. Dia mempermasalahkan tak ada teguran dari Kominfo.
"Salah kami di mana? Ketika kami menampilkan suara rakyat, ketika kami salah, tegur dulu. Ini main tutup saja kaya tukang listrik mutus kabel. Ini negara apaan sih!" ujarnya.
Herman siap buka-bukaan data. Dia mengatakan kantornya berada di wilayah Tebet, Jakarta Selatan.[dtk]
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit
Lembaga pemantau Pemilu 2019, Jurdil2019, mengajukan protes karena izinnya dicabut Bawaslu dan situsnya diblokir oleh Kementerian Kominfo. Mereka memprotes ke Bawaslu dan Kominfo.
"Kita menanyakan ada apa, karena tidak ada pemberitahuan. Jika disebutkan ada konten yang negatif, di mana? Kita tahu biasanya yang disebut konten negatif itu pornografi atau judi, itu tidak ada di situs kita," kata Rulianti, pihak yang mengajukan izin Jurdil2019 jadi lembaga pemantau pemilu, saat dimintai konfirmasi detikcom, Minggu (21/4/2019).
Rulianti baru membaca di media soal alasan pencabutan izin dari Bawaslu, yaitu menampilkan quick count. Rulianti menegaskan situsnya tak menampilkan quick count, melainkan real count.
"Quick count dan real count tidak sama. Yang kita tampilkan real count C1 dari relawan-relawan yang menyampaikan kepada kita. Kemudian kita menampilkannya kepada publik," ujarnya.
Bagi Rulianti, menampilkan data yang disebutnya real count merupakan upaya memantau pemilu agar berlangsung jujur dan adil. Namun saat ditanya soal bukti foto C1 plano, Rulianti tak menjawab tegas. Dia mempersilakan rekannya, Herman Tohari, berbicara.
Herman mengawali pernyataannya dengan menggugat pemblokiran oleh Bawaslu. Dia memprotes karena merasa situsnya tak menampilkan konten negatif.
"Saya bicara narasi logika hukum. Kominfo memblokir situs kami. Dalam aturannya, diblokir jika ada konten negatif, pornografi atau judi. Buktikan kalau itu ada. Kalau ujug-ujug ditutup secara sepihak, itu arogansi!" ujar Herman.
Herman mengungkit aturan yang ada di UU Pemilu, tepatnya Pasal 440 ayat (1) huruf e. Dia mengatakan pemantau pemilu berhak mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Bagi Herman, publikasi data yang disebutnya real count adalah bagian dari pemantauan pemilu.
"Ruang lingkup pemantauan pemilu bukan memantau orang bolak-balik ke TPS, tapi salah satunya dokumentasi hasil C1," ujar Herman protes.
Saat ditanya soal foto dokumentasi C1 di situsnya, dia mengatakan ada, namun tak ditampilkan di situs. Dia membandingkan dengan situs pemilu2019.kpu.go.id soal penghitungan suara, yang disebutnya tak juga menampilkan foto formulir C1. Padahal, di situs KPU, di bagian bawah grafik, ada hasil scan formulir C1 yang ditampilkan.
Herman kembali memprotes soal pemblokiran. Dia mempermasalahkan tak ada teguran dari Kominfo.
"Salah kami di mana? Ketika kami menampilkan suara rakyat, ketika kami salah, tegur dulu. Ini main tutup saja kaya tukang listrik mutus kabel. Ini negara apaan sih!" ujarnya.
Herman siap buka-bukaan data. Dia mengatakan kantornya berada di wilayah Tebet, Jakarta Selatan.[dtk]
0 Response to "Izin Dicabut dan Diblokir, Jurdil2019 Protes Bawaslu dan Kominfo!"
Post a Comment