Dalami Kasus Romi, KPK Selisik Peran Komite ASN dalam Proses Seleksi Jabatan di Kemenag

Tim penyidik Komisi Pem‎berantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), Sopian Effendi terkait kasus dugaan jual-beli jabatan di Kementeriaan Agama (Kemenag), Jumat 5 April 2019. Sopian diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, M Romahurmuziy (RMY) alias Romi.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan terhadap Sopian untuk mendalami‎ peran atau hubungan KASN dalam proses seleksi jabatan di Kemenag. Sebab, KPK sejak awal menduga ada kejanggalan dalam proses seleksi jabatan di Kemenag.

"Penyidik hari ini mendalami pengetahuan sasi terkait peranan KASN dalam mekanisme panitia seleksi pejabat tinggi di Kemenag," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (5/4/2019).

KPK menduga ada kongalikong jahat antara oknum pejabat di dua institusi yang berbeda, yakni Kemenag dan KASN dalam proses seleksi jabatan tinggi. Sebab, Haris Hasanuddin bisa lolos terpilih menjadi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim), padahal dia kena sanksi disiplin.

"Karena memang sejak awal kami mengidentifikasi ada dugaan upaya untuk mengubah agar nama HRS masuk dalam tiga nama yang kemudian diusulkan dan akhirnya dipilih Menag. Itu yang kami dalami dalam rangkaian proses penyidikan ini. Termasuk hari ini kepada KASN‎," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan mantan Romi sebagai tersangka. Anggota Komisi XI DPR RI tersebut diduga terlibat kasus jual-beli jabatan di Kemenag.

Romi ditetapkan tersangka bersama dua orang lainnya yakni, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim), Haris Hasanuddin.

Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga telah menyuap Romi untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag. Adapun, Muhammad Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris, mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Untuk memuluskan proses seleksi jabatan tersebut, Haris mendatangi kediaman Romi dan menyerahkan uang sebesar Rp250 juta pada 6 Februari 2019, sesuai dengan komitmen sebelumnya. Saat itu, KPK menduga telah terjadi pemberian suap tahap pertama.

Kemudian, pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak diusulkan ke Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saefuddin. Sebab, Haris diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin.

KPK menduga telah terjadi kerjasama antara pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Selanjutnya, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menag sebagai Kakanwil Kemenag Jatim pada awal Maret 2019. Setelah Haris lolos seleksi dan menjabat Kakanwil Kemenag Jatim, Muafaq meminta bantuan kepada Haris untuk dipertemukan dengan Romi.

Pada tanggal 15 Maret 2019, Muafaq, Haris, dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP, Abdul Wahab menemui Romi untuk menyerahkan uang Rp50 juta terkait kepentingan jabatan‎ Muafaq. [okz]

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Tim penyidik Komisi Pem‎berantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), Sopian Effendi terkait kasus dugaan jual-beli jabatan di Kementeriaan Agama (Kemenag), Jumat 5 April 2019. Sopian diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, M Romahurmuziy (RMY) alias Romi.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan terhadap Sopian untuk mendalami‎ peran atau hubungan KASN dalam proses seleksi jabatan di Kemenag. Sebab, KPK sejak awal menduga ada kejanggalan dalam proses seleksi jabatan di Kemenag.

"Penyidik hari ini mendalami pengetahuan sasi terkait peranan KASN dalam mekanisme panitia seleksi pejabat tinggi di Kemenag," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (5/4/2019).

KPK menduga ada kongalikong jahat antara oknum pejabat di dua institusi yang berbeda, yakni Kemenag dan KASN dalam proses seleksi jabatan tinggi. Sebab, Haris Hasanuddin bisa lolos terpilih menjadi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim), padahal dia kena sanksi disiplin.

"Karena memang sejak awal kami mengidentifikasi ada dugaan upaya untuk mengubah agar nama HRS masuk dalam tiga nama yang kemudian diusulkan dan akhirnya dipilih Menag. Itu yang kami dalami dalam rangkaian proses penyidikan ini. Termasuk hari ini kepada KASN‎," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan mantan Romi sebagai tersangka. Anggota Komisi XI DPR RI tersebut diduga terlibat kasus jual-beli jabatan di Kemenag.

Romi ditetapkan tersangka bersama dua orang lainnya yakni, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim), Haris Hasanuddin.

Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga telah menyuap Romi untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag. Adapun, Muhammad Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris, mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Untuk memuluskan proses seleksi jabatan tersebut, Haris mendatangi kediaman Romi dan menyerahkan uang sebesar Rp250 juta pada 6 Februari 2019, sesuai dengan komitmen sebelumnya. Saat itu, KPK menduga telah terjadi pemberian suap tahap pertama.

Kemudian, pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak diusulkan ke Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saefuddin. Sebab, Haris diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin.

KPK menduga telah terjadi kerjasama antara pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Selanjutnya, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menag sebagai Kakanwil Kemenag Jatim pada awal Maret 2019. Setelah Haris lolos seleksi dan menjabat Kakanwil Kemenag Jatim, Muafaq meminta bantuan kepada Haris untuk dipertemukan dengan Romi.

Pada tanggal 15 Maret 2019, Muafaq, Haris, dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP, Abdul Wahab menemui Romi untuk menyerahkan uang Rp50 juta terkait kepentingan jabatan‎ Muafaq. [okz]

Tweet